Tak Lapor SPT, Siap-siap Mulai dari Surat ‘Cinta’ Hingga Hukuman Penjara Menanti

BITNews.id – Masa pelaporan pajak penghasilannya (PPh) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tinggal sebulan lagi. Terutama bagi orang pribadi maupun karyawan yang batas akhir pelaporan SPT nya adalah 31 Maret 2022.

Seperti dilansir CNBCIndonesia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, ada sanksi menanti bagi wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan pajaknya hingga batas waktu tersebut.

Ada sanksi yang menanti jika mereka tidak melaporkan SPT Tahunan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor kepada CNBC Indonesia.

Baca Juga :  Bawa Teknologi Super Sport dan Performa Tinggi, DDS Yamaha Jambi Kenalkan Aerox Alpha pada Junrnalis

Sanksi diberikan beragam, mulai dari surat ‘cinta’ dari Direktur Jenderal Pajak hingga hukuman pidana atau penjara. Hukum pidana diberikan jika sengaja tidak melaporkan penghasilannya.

“Sanksi pidana apabila alpa atau sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,” katanya dikutip pada laman CNBCIndonesia.

Sanksi lainnya yakni jika telat lapor SPT adalah denda uang tunai hingga penyitaan aset yang dimiliki oleh WP. Ini tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Baca Juga :  Kapolri Ajak Semua Angkatan Akpol Mempercepat Vaksinasi

Untuk denda uang akan dikenakan sebesar Rp 100 ribu bagi WP OP (Orang Pribadi) dan Rp 1 juta bagi WP Badan. Denda keterlambatan lapor ini akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Sementara untuk denda berupa penyitaan aset dilakukan DJP sebagai tindakan akhir. Sebelum sampai ke penyitaan aset, DJP akan melakukan beberapa tahapan dulu.

Pertama, menerbitkan Surat Teguran setelah lewat waktu 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran utang pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak.

Baca Juga :  Penghargaan JNE Content Competition 2025, Merayakan Kreativitas Anak Bangsa

Kedua, menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak tanggal Surat Teguran disampaikan dan utang pajak belum dilunasi.

“Jika utang pajak belum dilunasi setelah lewat waktu 2×24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, barulah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Kemudian Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak,” tegasnya. (Sumber : CNBCIndonesia)