BITNews.id – Pemerintah resmi melarang Mudik 2021. Bagi yang nekat melanggar, denda maksimal Rp 100 juta menanti Anda. Jangan main-main ya!
Hari raya Idul Fitri merupakan hari libur yang sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman dengan tujuan untuk berkumpul dengan keluarga besar.
Ditambah lagi, hari libur ini merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perantau yang tidak pernah balik ke kampung halaman.
Namun kenyataannya, semua rencana yang telah dibuat ini harus dibatalkan karena adanya kebijakan terbaru dari pemerintah dan Satgas (Satuan Tugas) Penanganan Covid-19.
Kebijakan itu adalah melarang semua kalangan masyarakat baik itu karyawan BUMN, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum untuk tidak melakukan mudik pada tanggal 6-17 Mei 2021.
Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah.
Ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran ini ditandatangani oleh Ketua Satgas, yakni Doni Monardo pada tanggal 7 April 2021.
Bagi masyarakat yang nekat untuk melakukan mudik akan diberikan sanksi yang berpatokan kepada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Dalam pasal 93 yang disebutkan bahwa hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik ini.
“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,” demikian bunyi dari pasal 93.
Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.
Namun dalam peraturan tersebut disampaikan bahwasanya mudik tidak boleh dilakukan kecuali bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan yang memiliki keperluan mendesak dengan kepentingannya yang bersifat non-mudik.
Pengecualian yang dimaksud, yaitu perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, ibu hamil dengan didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang. (*/hn)
Discussion about this post