Edi Purwanto Dampingi Menteri ATR BPN Kunker ke Jambi

JAMBI, BITNews.id – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyambut kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi, Kamis (24/08/2023).

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto bersama dengan Gubernur Jambi, Al Haris, Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono, dan sejumlah rombongan turut mendampingi sejumlah kegiatan Hadi Tjahjanto di Jambi.

Baca Juga :  New Honda Vario 125 Resmi Mengaspal di Jambi

Ketua DPRD Jambi ini mendampingi kegiatan “Panen Raya Sertifikat” Provinsi Jambi dan menyerahkan sejumlah sertifikat yang telah selesai proses penyertifikatannya. Menteri bergerak menuju ke Candi Muaro Jambi, Kecamatan Maro Sebo, Muaro Jambi.

Pada kesempatan ini, Edi Purwanto menyebut bahwa kegiatan bersama Menteri ATR BPN ini menyerahkan 18 sertifikat hak pakai Candi Muaro Jambi dengan total luas 97,2 hektare yang akan diserahkan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Provinsi Jambi dan Bangka Belitung.

Baca Juga :  LPKNI Minta Polisi Usut Tuntas Pelaku Pembakaran Perahu Pekerja Barang Antik di Muaro Jambi

“Tadi ada penyerahan sertifikat dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Purwanto bahwa dalam kesempatan ini juga dirinya sempat berkomunikasi dengan Hadi Tjahjanto terkait dengan konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi. Edi Purwanto menyebut bahwa komitmen Menteri ATR BPN tetap sama bagaimana persoalan konflik lahan di Jambi terselesai dengan cara-cara baik.

“Komitmen beliau bagaimana korporasi dengan rakyat bisa berdampingan, persoalan-persoalan bisa selesai dengan musyawarah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pererat Hubungan dengan Ulama, Kapolda Jambi Sambangi Kediaman Kyai Haji Ahmad Mubarok

Disisi lain, terkait dengan konflik-konflik lahan yang ada di Jambi, Edi Purwanto berharap bisa terselesaikan. Karena persoalan konflik lahan yang masih ada saat ini adalah persoalan lama yang belum terselesaikan dan harus segera diselesaikan.

“Harapan kita adalah bagaimana semua konflik lahan bisa segera selesai, kalau tidak selesai maka jadi bom waktu, dan ini yang kita tidak inginkan. Maka komitmen penyelesaian ini yang terus kita dorong,” pungkasnya. (Hn/Adv).