JAKARTA,BITNews.id – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H., resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2027.
Pemilihan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) V ADPMET yang digelar di Hotel JW Marriott, Jakarta, pada Kamis (10/07/2025).
Al Haris menggantikan kepemimpinan sebelumnya melalui pemilihan yang melibatkan seluruh kepala daerah anggota asosiasi. Terpilihnya Al Haris mencerminkan kepercayaan kolektif daerah penghasil migas dan energi terbarukan untuk memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Al Haris menyatakan bahwa jabatan ini merupakan amanah besar yang akan ia emban untuk memperjuangkan kepentingan daerah.
“Saya menerima amanah dari daerah penghasil migas dan energi terbarukan untuk memimpin ADPMET. Ini tanggung jawab besar untuk mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil,” ujarnya.
Al Haris menegaskan komitmennya agar sektor migas dan energi terbarukan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperkuat otonomi fiskal.
“Tentu tugas saya adalah memperjuangkan agar sektor migas dan energi terbarukan ini dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang signifikan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya regulasi yang berpihak kepada masyarakat serta pengawasan yang lebih kuat oleh pemerintah daerah terhadap sektor pertambangan.
“Kita harus menentukan tata kelola pertambangan yang baik agar sumber daya alam dapat dikelola secara berkelanjutan. Regulasi harus berpihak pada masyarakat,” tegasnya.
Al Haris menilai tantangan ke depan cukup besar, termasuk persoalan kebocoran migas, pengelolaan lingkungan yang minim, serta kesenjangan pembagian Participating Interest (PI) bagi daerah.
“Masih banyak migas kita yang bocor dan hanya dinikmati segelintir pihak. Ini harus dibenahi bersama. Daerah penghasil harus mendapatkan porsi yang layak,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, ia mengajak seluruh anggota ADPMET untuk berkolaborasi memperkuat posisi daerah dalam penyusunan kebijakan energi nasional. (Adv)