Pemkab Tanjabtim dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Cakupan UCJ bagi Pekerja Rentan

TANJABTIM,BITNews.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) menggelar Rapat Koordinasi Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Aula Sekretariat Daerah, Jumat (18/7/2025).

Kegiatan ini melibatkan Sekretaris Daerah, Asisten I, sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi teknis lainnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan memperluas cakupan program UCJ di Tanjabtim. Fokus utamanya adalah menjamin perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja informal dan rentan.

Baca Juga :  Grand Opening ‘Buy Coffee’, Tempat Baru Ngopi di Kota Jambi

“Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkomitmen menjadikan UCJ sebagai prioritas. Perlindungan ini penting demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja, baik formal maupun non-formal,” ujar Sekretaris Daerah Tanjabtim dalam sambutannya.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Tanjabtim.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas cakupan program ini.

Baca Juga :  Polda Jambi Kembali Kirim Personel ke Kerinci dan Kota Sungai Penuh Bantu Evakuasi dan Dirikan Dapur Umum

“Program UCJ ini bukan sekadar target administratif, tapi bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh pekerja. Kami siap mendukung penuh dari sisi pendataan, sosialisasi, hingga penguatan regulasi,” jelas Hendra.

BPJS Ketenagakerjaan juga berencana memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses verifikasi dan validasi data pekerja, khususnya di wilayah pedesaan.

“Kami membuka ruang kolaborasi luas dengan OPD dan pemerintah desa agar tidak ada pekerja yang tertinggal dari perlindungan sosial,” tambah Hendra.

Baca Juga :  Danrem 042/Gapu Ikuti Rapim Kodam II/Sriwijaya TA 2022

Melalui pertemuan ini, pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Kebijakan yang lahir dari hasil rakor ini diharapkan menjadi strategi jangka panjang demi terwujudnya perlindungan sosial yang inklusif dan merata. (Red)