JAMBI, BITNews.id – Gubernur Jambi, Al Haris menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/2/2026). Pertemuan itu membahas pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tata ruang, serta penanganan konflik agraria di Provinsi Jambi.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama anggota Komisi II, Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan disambut Gubernur Al Haris, komisaris dan direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Jambi.
Dede Yusuf menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi DPR, khususnya di bidang pemerintahan daerah dan BUMD.
“Kami datang untuk berdialog terkait pengelolaan BUMD dan tata ruang. Di tengah efisiensi anggaran yang berlangsung dua tahun terakhir, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui BUMD,” kata Dede.
Ia mengungkapkan, berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat, bahkan hanya sekitar 25 persen yang benar-benar dalam kondisi baik.
Karena itu, Komisi II DPR RI berencana menyusun Undang-Undang tentang BUMD untuk memperkuat tata kelola dan profesionalisme manajemen.
“Kami ingin BUMD dikelola secara profesional, manajerialnya kuat, dan mampu memberikan dividen bagi daerah,” ujarnya.
Dede juga menekankan pentingnya penguatan bank daerah sebagai BUMD agar dapat memperluas akses pembiayaan bagi sektor mikro dan UMKM. Menurut dia, tata kelola yang baik diperlukan untuk mencegah kredit bermasalah akibat praktik yang tidak berhati-hati.
“Kami tidak ingin BUMD, termasuk bank daerah, menjadi alat kepentingan politik. Pengelolaannya harus berbasis kinerja,” katanya.
Selain BUMD, Komisi II turut membahas persoalan tata ruang dan konflik agraria. Dede menyebut pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik Agraria.
Ia mendorong penerapan kebijakan satu peta (One Map Policy) agar data pertanahan antara ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, dan kementerian terkait lainnya selaras dan tidak tumpang tindih.
“Pendataan tanah harus berbasis satu peta. Perlu juga mekanisme penengah jika terjadi konflik antar-lembaga, baik dengan BUMN, BMN, maupun tanah adat,” ucapnya.
Gubernur Al Haris menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPR RI. Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi momentum evaluasi tata kelola BUMD dan kebijakan tata ruang di daerah.
“Terima kasih atas kehadiran pimpinan dan anggota Komisi II di Jambi. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola BUMD dan tata ruang,” kata Al Haris.
Ia melaporkan, terdapat 20 BUMD di Provinsi Jambi yang tersebar di kabupaten dan kota. Di tingkat provinsi, terdapat dua BUMD utama, yakni Bank Jambi dan PT Jambi Indoguna Internasional (JII).
Menurut Al Haris, kinerja Bank Jambi tergolong baik dan menjangkau hingga pelosok daerah. Namun, permodalan bank tersebut belum memenuhi ketentuan modal inti Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga harus bermitra melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jabar Banten (BJB).
“Secara kinerja cukup baik. Namun, dari sisi permodalan belum mencapai Rp3 triliun sehingga kami harus bermitra melalui KUB,” ujarnya.
Sementara itu, PT JII tengah berupaya memperoleh Participating Interest (PI) dari perusahaan migas, seperti PetroChina dan Jetstone Energy. Proses tersebut telah berjalan sejak 2022–2023 dan kini memasuki tahap uji kelayakan (due diligence).
“Kami memohon dukungan Komisi II agar percepatan persetujuan dan penerbitan surat keputusan dari Kementerian ESDM dapat segera terealisasi,” kata Al Haris.
Pertemuan diakhiri dengan dialog antara Komisi II DPR RI dan kepala daerah se-Jambi guna menghimpun masukan terkait pengelolaan BUMD, peningkatan PAD, serta penyelesaian persoalan tata ruang dan agraria. (Adv)