BLITAR, BITNews.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mendorong peningkatan kualitas layanan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penguatan transparansi pengelolaan program tersebut. Hal itu disampaikannya saat berdialog dengan awak media di Gedung Pertemuan Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jumat (27/2/2026).
Nurhadi mengatakan, dirinya rutin turun langsung meninjau dapur SPPG dan sekolah penerima manfaat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Hasil pemantauan tersebut kemudian dibahas dalam forum rapat sebagai bahan evaluasi bersama pemerintah.
“Alhamdulillah, hasil kunjungan kami direspons baik oleh Badan Gizi Nasional. Bahkan sudah keluar aturan baru, setiap menu yang disajikan di tray food wajib diberi label harga satuan,” ujar Nurhadi.
Ia menjelaskan, kebijakan pelabelan harga bertujuan memastikan kesesuaian porsi dan kualitas makanan yang diterima peserta didik. Untuk siswa tingkat sekolah dasar (SD) ke atas, nilai standar makanan ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi. Sementara untuk balita, peserta PAUD, dan kelompok lainnya sebesar Rp8.000 per porsi.
Menurut dia, apabila ditemukan makanan tanpa label harga atau dalam kondisi tidak layak konsumsi, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak terkait.
Nurhadi juga mengakui adanya laporan sejumlah dapur SPPG yang belum memenuhi standar, bahkan sempat terjadi kasus keracunan makanan. Laporan tersebut, kata dia, telah diteruskan untuk ditindaklanjuti guna perbaikan layanan.
Ke depan, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menerapkan sistem klasifikasi dapur SPPG menjadi grade A, B, dan C. Dapur dengan grade A dinilai sangat layak dan memenuhi standar pelayanan. Grade B diberikan kepada dapur yang tercatat pernah mengalami satu kali kasus keracunan. Sementara grade C untuk dapur yang mengalami kasus serupa lebih dari satu kali.
“Jika sampai dua atau tiga kali keracunan, rekomendasinya dapur tersebut ditutup,” tegasnya.
Selain peningkatan mutu layanan, Nurhadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pengelola SPPG dan kelompok tani di daerah. Ia mendorong Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk aktif berkomunikasi dengan satuan tugas BGN serta pengelola dapur agar kebutuhan bahan pangan dapat dipasok dari petani lokal.
Menurut dia, langkah tersebut sejalan dengan arahan Presiden terkait penguatan potensi dan kearifan lokal serta upaya mendukung ketahanan pangan daerah.
“Jangan sampai kebutuhan sayur diambil dari luar daerah, padahal petani lokal kita mampu. Ini pekerjaan rumah bersama agar kualitas hasil tani lokal terus meningkat,” katanya.
Terkait transparansi, Nurhadi menilai media memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan publik. Ia meminta pengelola dapur SPPG bersikap terbuka terhadap wartawan selama peliputan dilakukan sesuai prosedur.
Saat ini, kata dia, seluruh dapur SPPG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) dan sistem laporan kehadiran yang terhubung langsung ke pusat untuk memastikan pengawasan berjalan optimal.
“Tidak ada yang ditutupi. Justru kami berharap klarifikasi juga diberitakan agar tidak kalah viral dari informasi yang belum tentu benar,” ujarnya. (Ddt)