JEMBER, BITNews.id – Program Bunga Desaku (Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan) dinilai bukan sekadar agenda seremonial.
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Jember, Gus Mamak, menyebut program ini menjadi cara nyata bupati membangun kedekatan langsung dengan masyarakat.
Menurutnya, kehadiran pemimpin di tengah warga menghadirkan hubungan yang tidak bisa digantikan oleh komunikasi formal maupun digital.
“Komunikasi langsung di lapangan itu membangun silaturahmi yang autentik. Ada ikatan emosional yang tercipta saat bupati hadir di tengah-tengah warga, sesuatu yang tidak bisa didapatkan jika hanya mengandalkan komunikasi searah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pola kerja turun langsung ke desa juga menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berdasarkan kondisi riil di lapangan.
“Bupati tidak boleh hanya menjadi penerima laporan di atas kertas. Dengan berkantor di desa bersama jajaran kepala dinas, bupati bisa melihat fakta riil di masyarakat. Ini adalah langkah preventif agar kebijakan tidak salah sasaran akibat laporan bawahannya yang sekadar Asal Bapak Senang,” tegasnya.
Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, program ini juga dinilai memiliki dampak strategis dalam menggali potensi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal.
“Justru dengan turun langsung, bupati bisa mengidentifikasi potensi sumber daya alam Jember yang selama ini mungkin belum tergarap. Jadi, tujuannya adalah mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan malah menjebolkan anggaran,” tambahnya.
Gus Mamak juga menyoroti langkah efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan program, terutama di tengah isu krisis energi dan kenaikan harga BBM.
“Bupati sudah memberikan teladan dengan memangkas jumlah iring-iringan kendaraan. Para kepala OPD dan kabag kini dibawa dalam satu kendaraan besar. Artinya, secara substansi program tetap jalan, namun secara operasional tetap hemat energi dan efisien,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, Regar Jeane Dealen Nangka, menyampaikan bahwa pendekatan tatap muka masih sangat dibutuhkan karena belum semua masyarakat terjangkau layanan digital.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada lansia, masyarakat di wilayah tertentu, serta warga dengan keterbatasan literasi digital yang belum optimal memanfaatkan layanan berbasis online,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran langsung pemerintah menjadi bentuk pelayanan yang memastikan seluruh lapisan masyarakat tetap terlayani.
“Negara tidak boleh hanya menunggu laporan. Negara harus hadir langsung memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan,” lanjutnya.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus menggabungkan layanan digital dengan kehadiran langsung di lapangan agar penanganan persoalan masyarakat bisa berjalan lebih cepat dan merata.
“Digital tetap berjalan, tetapi kehadiran langsung tidak bisa digantikan. Keduanya harus berjalan bersama agar pelayanan benar-benar menjangkau semua,” pungkasnya.(Adv)