JEMBER, BITNews.id – Kabupaten Jember kini tengah bertransformasi menjadi epicentrum baru bagi perputaran ekonomi kerakyatan di Jawa Timur. Kehadiran Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Kamis (16/4/2026), menjadi saksi bagaimana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar urusan mengisi piring makan siswa, melainkan sebuah “suntikan” ekonomi raksasa bagi masyarakat bawah.
Di hadapan para pejabat dan masyarakat, Bupati Jember Muhammad Fawait, atau yang akrab disapa Gus Fawait, memaparkan bagaimana kebijakan ini telah menjadi penyelamat bagi para petani lokal, seperti petani jeruk di wilayah Semboro.
Kisah sukses ini dimulai dari harga komoditas jeruk yang sempat hancur di angka Rp4.000 per kilogram, kini melesat stabil di angka minimal Rp10.000 berkat penyerapan pasar yang pasti melalui program MBG.
Gus Fawait memproyeksikan, jika seluruh satuan pelayanan telah berdiri, Jember akan menikmati perputaran uang hingga Rp4 triliun per tahun, sebuah angka yang diyakini mampu membentengi ekonomi daerah dari ancaman krisis global sekaligus menjadi mesin pengentas kemiskinan yang efektif.
“Kalau ada krisis di dunia, selama MBG jalan, terutama di Kabupaten Jember, InsyaAllah tidak akan berpengaruh pada perekonomian di Kabupaten Jember,” tandasnya.
Menariknya, Pemkab Jember tidak bergerak sendirian.
Mereka menggandeng akademisi dari Universitas Airlangga untuk melakukan kajian ilmiah agar dampak ekonomi ini benar-benar terukur di tiap kecamatan.
Dadan Hindayana pun memperkuat optimisme tersebut dengan membedah aliran dana yang masuk ke desa-desa.
Saat ini, Jember telah mengoperasikan 207 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari target 400 unit, di mana setiap satu unit mendapatkan kucuran dana sekitar Rp1 miliar per bulan.
Sesuai mandat, sebanyak 70 persen dari anggaran tersebut wajib digunakan untuk membeli bahan baku langsung dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM setempat.
Ini berarti, saat ini saja sudah ada sekitar Rp207 miliar dana segar yang berputar setiap bulannya di tangan masyarakat Jember, menciptakan kemandirian ekonomi yang selama ini didambakan.
Namun, di balik aliran dana yang masif tersebut, BGN tetap mengedepankan disiplin kualitas yang sangat ketat.
Dadan memberikan peringatan keras bahwa pemerintah tidak akan segan menutup dapur atau satuan pelayanan yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP).
Hal ini bukan gertakan semata, mengingat sudah ada 58 unit di wilayah lain yang dihentikan karena ketidaksiapan fasilitas.
Untuk menjamin akuntabilitas, sistem pengawasan berlapis pun disiapkan, termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memantau menu harian melalui dokumentasi foto.
“Silakan sanksi tegas kalau ada yang tidak sesuai SOP,” tegasnya. (Adv/Ht)