JAKARTA, BITNews.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong percepatan transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum sebagai respons terhadap krisis energi global.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk “Momentum Krisis Energi: Saatnya Transformasi Sistem Transportasi Nasional Berbasis Angkutan Umum” yang digelar di Commuter Hall Stasiun Juanda KCI, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, mengatakan krisis energi global harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan perubahan struktural pada sistem transportasi nasional.
“Krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Sektor transportasi menjadi yang paling rentan karena menyerap lebih dari separuh konsumsi BBM nasional,” ujar Haris dalam keterangan tertulisnya.
Menurut dia, kebijakan pemerintah seperti pembatasan konsumsi BBM dan penerapan kerja dari rumah (WFH) merupakan langkah cepat, namun masih bersifat jangka pendek.
“Pendekatan tersebut masih berorientasi pada pengendalian mobilitas dan belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural,” katanya.
MTI menilai, struktur transportasi nasional saat ini masih didominasi kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum merata, terutama di kota menengah dan wilayah perdesaan. Kondisi tersebut dinilai menyebabkan tingginya konsumsi energi dan rendahnya efisiensi sistem transportasi.
Dalam kesempatan itu, MTI mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas energi melalui berbagai kebijakan. Namun, organisasi tersebut mengingatkan perlunya evaluasi terhadap dampak kebijakan yang diterapkan.
“Perlu dilakukan simulasi dampak kebijakan untuk menilai efektivitasnya, antara lain melalui analisis sebelum dan sesudah penerapan kebijakan, termasuk perubahan volume perjalanan dan konsumsi BBM,” ujar Haris.
MTI juga menyoroti potensi dampak kebijakan WFH, seperti pergeseran aktivitas ke kegiatan nonproduktif dan penurunan produktivitas di sektor tertentu jika tidak didukung alternatif transportasi yang memadai.
Berdasarkan pembelajaran dari sejumlah negara, MTI menilai kebijakan transportasi yang efektif perlu mengombinasikan pembatasan mobilitas dengan penyediaan layanan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi.
Untuk itu, MTI mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, mengembangkan transportasi publik di kota menengah dan perdesaan, serta mengalihkan subsidi energi ke sektor transportasi publik.
Selain itu, MTI juga mendorong integrasi sistem transportasi dan logistik nasional, serta percepatan pengembangan transportasi rendah emisi, termasuk elektrifikasi angkutan umum.
Dalam jangka pendek, MTI merekomendasikan kebijakan cepat seperti pemberlakuan tarif nol untuk angkutan umum di kota besar, penambahan armada, serta penyediaan BBM khusus bagi angkutan umum.
“Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan pembatasan mobilitas. Masyarakat harus tetap memiliki akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,” kata Haris.
Ia menegaskan, MTI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan transportasi nasional berbasis data dan kajian. (*)