BATANG HARI, BITNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari mulai mengkaji penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah efisiensi anggaran, khususnya dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).
Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya kita mengikuti instruksi pemerintah pusat. Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga apa yang diputuskan pusat tentu kita jalankan di daerah,” kata Fadhil Arief kepada awak media, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, penerapan WFH berpotensi menjadi salah satu langkah efisiensi, terutama untuk pekerjaan administratif yang tidak harus dilakukan di kantor. Namun, kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan.
Fadhil menilai, kondisi sosial dan budaya masyarakat di Batang Hari menjadi salah satu pertimbangan penting. Ia menyebut, kebiasaan kerja dari rumah belum sepenuhnya terbentuk di lingkungan ASN setempat.
“Jangan sampai niat WFH untuk efisiensi malah tidak tercapai. Kalau pegawai justru lebih banyak berkeliaran, penggunaan bahan bakar tidak berkurang, bahkan bisa bertambah,” ujarnya.
Ia menambahkan, selain efisiensi anggaran, aspek pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah tidak ingin penerapan kebijakan tersebut justru mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita akan amati terlebih dahulu bagaimana agar kebijakan ini benar-benar efektif, tidak mengganggu pelayanan, dan tetap sesuai regulasi,” katanya.
Pemkab Batang Hari menegaskan, apabila kebijakan WFH diterapkan, pelaksanaannya akan dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan dan kebutuhan pelayanan publik.
Dengan kajian yang matang, kebijakan WFH diharapkan dapat menjadi alternatif sistem kerja yang lebih efisien tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. (Adv)