TANJABTIM,BITNews.id – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum bagi aktivis lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) untuk mengingatkan komitmen pemerintah daerah terhadap isu lingkungan, khususnya rehabilitasi mangrove dan penanganan abrasi pantai.
Salah seorang aktivis lingkungan dan pemerhati pesisir Tanjabtim, Arie Suriyanto, menilai belum terlihat langkah signifikan di sektor lingkungan hidup selama satu tahun kepemimpinan Bupati Hj. Dillah Hikmah Sari dan Wakil Bupati Muslimin Tanja.
Menurut Arie, saat debat publik Pilkada lalu, pasangan Dillah-Muslimin berkomitmen melakukan rehabilitasi hutan mangrove di wilayah pesisir Tanjabtim sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengatasi dampak perubahan iklim.
“Saya ingin mengingatkan kembali komitmen Bupati Tanjung Jabung Timur terkait upaya penyelamatan lingkungan di kawasan pesisir. Dalam debat publik saat itu bahkan sempat disebutkan bahwa telah ada komunikasi dengan saya terkait persoalan lingkungan hidup,” kata Arie, Jumat (6/6/2026).
Arie mengatakan, abrasi pantai di sejumlah wilayah pesisir Tanjabtim saat ini semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan serius. Karena itu, ia telah menyusun konsep serta proposal penanganan abrasi yang dapat didukung melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari berbagai perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Ia menjelaskan salah satu gagasan yang pernah diajukan adalah proyek percontohan penanganan abrasi menggunakan sekitar 2.000 ban bekas truk sebagai material alat pemecah ombak (APO). Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 juta untuk penanganan sepanjang 250 meter, termasuk kegiatan penanaman vegetasi pesisir setelah pemasangan APO.
“Kami berharap konsep ini dapat ditindaklanjuti karena menjadi salah satu alternatif penanganan abrasi yang relatif terjangkau dan dapat melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Arie menyoroti kondisi Kecamatan Sadu yang sebagian wilayahnya berada di kawasan cagar alam. Menurutnya, abrasi terus mengancam sejumlah desa di wilayah tersebut dan memerlukan langkah antisipasi yang lebih konkret.
Ia menyebut sedikitnya delapan desa di Kecamatan Sadu menghadapi ancaman abrasi yang serius. Jika tidak ditangani, kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada perpindahan permukiman warga secara bertahap dan berpotensi memengaruhi kawasan konservasi di sekitar Taman Nasional Berbak Sembilang.
Selain itu, Arie menilai pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam penanganan abrasi pesisir. Pasalnya, sebagian besar garis pantai Provinsi Jambi berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
“Persoalan abrasi ini tidak bisa ditangani sendiri. Perlu dukungan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat agar penanganannya lebih optimal,” katanya.
Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Arie berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, pemanasan global, serta kerusakan lingkungan yang semakin nyata dirasakan masyarakat pesisir.
“Kami siap mendukung dan mengawal setiap program lingkungan hidup yang dijalankan pemerintah daerah demi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat pesisir,” ujarnya. (*)