BITNews.id – Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial sebesar Rp 682,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Jumlah tersebut terdiri dari Rp 255,3 triliun anggaran kesehatan dan Rp 427,5 triliun anggaran perlindungan sosial.
Angka ini lebih rendah dari anggaran tahun 2021 sebesar Rp 326,4 triliun untuk kesehatan dan Rp 487,8 triliun untuk perlindungan sosial. Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengatakan, sebaiknya pemerintah membatalkan rencana penurunan anggaran kesehatan dan perlindungan sosial untuk tahun depan.
“Dua program tersebut itu ada di jantung penanganan pandemi, selain tentunya anggaran untuk pemulihan ekonomi,” kata Dradjad saat dihubungi detikcom, Selasa (24/8/2021).
Dia mengatakan, ada alasan mengapa pemerintah perlu membatalkan rencana tersebut. Dalam penjelasannya, Dradjad mencontohkan kondisi di Amerika Serikat dan Inggris.
Menurutnya, secara ilmiah vaksinasi memang diketahui belum signifikan mengurangi transmisi kasus. Di sisi lain, vaksinasi terbukti menurunkan hospitalisasi dan tingkat kematian.
“Itu pun dengan catatan, vaksinnya mempunyai efikasi tinggi. Selain itu, AS dan Inggris tertolong oleh sistem pelayanan kesehatan maupun riset dan inovasi kesehatan berkelas dunia. Jadi, mereka mulai berhasil ‘berdamai dengan corona,’ dalam arti membuat COVID-19 ini semakin mirip flu biasa,” ujarnya.
Sedangkan di Indonesia, kata dia, tingkat vaksinasi masih jauh di bawah rata-rata dunia sehingga ke depan masih membutuhkan anggaran yang tinggi untuk kesehatan dan perlinsos.
“Jika AS dan Inggris yang cakupan vaksinasinya tinggi, yankes, riset dan inovasi kesehatannya kelas dunia, ternyata masih terpukul ledakan kasus, bagaimana dengan kita? Jadi di tahun depan kita masih sangat membutuhkan anggaran kesehatan dan perlinsos yang tinggi,” jelasnya.
Alasan kedua yaitu mengingat perkembangan varian SARS-CoV-2 yang sangat cepat. Dia mengatakan, semua negara terus berjaga-jaga menghadapi varian baru dengan program kesehatan dan perlinsos. Hal ini pun dinilainya perlu dilakukan di Indonesia.
“Ketiga, belum ada data atau prediksi yang kredibel bahwa kita akan mencapai imunitas komunal (herd immunity) pada tahun 2022. Keempat, selain mengejar vaksinasi pertama dan kedua, tahun 2022 kita perlu booster bagi mereka yang sudah divaksin sebelumnya. Ini juga perlu dana APBN, kecuali pemerintah membuka vaksin berbayar seluasnya,” jelas Dradjad.
Dia mengatakan, anggaran kesehatan perlu diperbesar untuk mendukung riset dan inovasi penemuan vaksin, obat preventif dan obat kuratif. “Jadi, saya menyarankan pemerintah tidak memotong anggaran kesehatan dan perlinsos,” tuturnya. (*/red)