ANYER, BITNews.id – Sinergi antara media dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.
Untuk memperkuat kolaborasi tersebut, OJK Provinsi Jambi menggelar Media Gathering dan Capacity Building bersama 14 wartawan di Anyer, Kabupaten Serang, Banten, pada 16–18 November 2026.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi OJK terhadap para jurnalis yang selama setahun terakhir dinilai berkontribusi dalam mendukung penyebarluasan informasi, literasi, dan edukasi sektor jasa keuangan kepada masyarakat.
Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menjembatani lembaga regulator dengan masyarakat.
Melalui pemberitaan lanjutnya, berbagai informasi mengenai industri jasa keuangan diharapkan dapat tersampaikan secara lebih luas dan mudah dipahami publik.
Yan mengungkapkan, sejak awal OJK memandang wartawan sebagai mitra penting dalam menjalankan fungsi edukasi keuangan.
“Sejak awal kami sampaikan bahwa kami membutuhkan rekan-rekan wartawan sebagai perpanjangan tangan kami, menjadi corong OJK, terutama dalam memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujar Yan.
Ia menjelaskan, berdasarkan data yang disampaikannya, tingkat literasi keuangan nasional pada 2026 tercatat sebesar 69 persen. Sementara itu, Provinsi Jambi mencapai 72 persen.
Menurut Yan, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk industri jasa keuangan. Perkembangan itu juga tidak terlepas dari kontribusi media dalam menyampaikan informasi dan edukasi secara berkelanjutan.
“Artinya, masyarakat sudah mulai mengetahui produk-produk industri jasa keuangan. Hal ini tentu tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekan wartawan. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut melalui penyampaian berbagai informasi dan pemberitaan terkait industri jasa keuangan,” katanya.
Selain literasi, Yan turut menekankan pentingnya inklusi keuangan, yakni perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan. Ia menyebutkan, tingkat inklusi keuangan Provinsi Jambi berada pada angka 92 persen, sedangkan angka nasional mencapai 93 persen.
Karena itu, menurutnya, kolaborasi dengan media perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan mengenai layanan keuangan, tetapi juga mampu mengakses dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan.
Dalam kegiatan tersebut, OJK Jambi juga menyampaikan komitmennya menjaga integritas kelembagaan melalui penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Yan menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, OJK membutuhkan kepercayaan publik untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, OJK telah menetapkan landasan penerapan SMAP melalui Keputusan Dewan Komisioner Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
“Regulasi ini menjadi petunjuk teknis strategi antipenyuapan di OJK yang berkaitan langsung dengan standar ISO 37001 SMAP, termasuk rincian organ pelaksana tata kelola hingga pedoman audit internalnya. Kami memandang integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap suatu lembaga,” jelas Yan.
Ia menambahkan, OJK menerapkan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap segala bentuk praktik penyuapan melalui sistem manajemen yang mengacu pada SNI ISO 37001.
Penerapan komitmen tersebut dilakukan melalui serangkaian langkah, mulai dari identifikasi dan penilaian risiko, pencegahan, deteksi, hingga penanganan terhadap indikasi penyuapan dalam pelaksanaan tugas maupun proses bisnis di lingkungan OJK.
Yan juga menggarisbawahi posisi wartawan sebagai mitra strategis dalam mendorong transparansi kelembagaan. Melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang, masyarakat diharapkan memperoleh informasi yang memadai mengenai kebijakan serta komitmen OJK.
Ia berharap pelaksanaan Media Gathering dan Capacity Building dapat memperluas pemahaman wartawan mengenai kebijakan OJK, khususnya terkait penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Dukungan berbagai pihak dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama dalam mencegah praktik penyuapan.
“Kami meyakini bahwa penerapan SMAP bukan sekadar pemenuhan standar atau ketentuan, melainkan upaya membangun budaya integritas yang harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yan menyampaikan bahwa OJK menyediakan mekanisme pelaporan bagi masyarakat apabila menemukan indikasi penyuapan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK.
“Apabila terdapat indikasi praktik penyuapan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh insan OJK, tersedia mekanisme pelaporan. OJK menjamin kerahasiaan identitas pelapor,” pungkasnya. (*)
