BENGKULU, BITNews.id – Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah proyek infrastruktur bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pembangunan.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, menyatakan sidak tersebut tidak sekadar kunjungan lapangan, tetapi menjadi upaya memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Komisi III DPRD Bengkulu, Darmawan, mengatakan sidak menjadi sarana untuk memverifikasi langsung laporan masyarakat terkait kondisi proyek di lapangan.
“Kami sebagai anggota dewan menerima banyak laporan dari masyarakat. Dengan sidak, kami bisa melihat langsung kondisi sebenarnya dan mengevaluasi apa yang perlu diperbaiki,” ujar Darmawan.
Dalam kesempatan itu, Komisi III menekankan agar Dinas PUPR tidak hanya berfokus pada penyelesaian proyek secara administratif, tetapi juga memastikan hasil pembangunan berdampak nyata bagi masyarakat.
Perwakilan Dinas PUPR, Mahdi Husen, menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari DPRD sebagai bahan evaluasi kinerja.
“Kami tidak anti kritik. Justru masukan menjadi bahan evaluasi agar pekerjaan ke depan lebih baik. Semua yang kami kerjakan menggunakan anggaran masyarakat, sehingga harus dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tejo Suroso juga mengakui adanya sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program, seperti faktor cuaca, kondisi geografis, serta aspek administrasi yang memerlukan penyesuaian.
Menurutnya, komunikasi antara DPRD dan pemerintah daerah menjadi kunci untuk menyelaraskan program pembangunan, termasuk dalam mengakomodasi aspirasi dari masing-masing daerah pemilihan.
“Kami terus membangun komunikasi. Program tahun 2026 harus disinergikan sejak awal agar berjalan sesuai perencanaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan harus dilakukan secara merata dan tidak terpusat pada satu wilayah. APBD sebagai instrumen pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.
“Pembangunan harus merata, karena tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ke depan, diharapkan sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dan Dinas PUPR semakin kuat, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat. (Adv)