TANJABTIM,BITNewsw.id – Absennya Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi dalam menyelenggarakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia memicu kritik tajam dari aktivis lingkungan.
Langkah ini dinilai sebagai cerminan melemahnya komitmen ekologis pemerintah daerah di tengah kepungan krisis lingkungan akut seperti abrasi pantai dan sengkarut pengelolaan sampah.
Aktivis lingkungan hidup, Arie Suryanto mempertanyakan alasan mendasar di balik keputusan Pemkab Tanjabtim yang memilih melewatkan momentum global tersebut.
Menurutnya, jika kendala klasik seperti efisiensi anggaran dijadikan dalih, pemerintah daerah seharusnya bisa mengambil jalan keluar yang lebih kreatif dan kolaboratif.
“Kalaupun alasannya tidak ada anggaran akibat adanya efisiensi, tentunya masih bisa dengan cara yang lain. Setidaknya Bupati dapat berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini melalui program CSR (Corporate Social Responsibility) atau partisipasi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan,” kata Arie Suryanto, Minggu 7 Juni 2026.
Ketidakhadiran agenda simbolis maupun aksi nyata dari pemda memicu kekhawatiran mendalam. Arie mengekspresikan keprihatinannya atas mandeknya penanganan isu-isu lingkungan di Tanjabtim, yang hingga kini dinilai belum mendapatkan perhatian penuh, maupun tindakan konkret dari pemangku kebijakan.
Dua persoalan utama yang paling kasat mata adalah laju abrasi pantai yang masif dan sistem penanganan sampah yang buruk.
Dampak dari pembiaran ini tidak hanya merusak lanskap geografis, tetapi juga memukul sektor perekonomian warga lokal.
“Berapa banyak lahan-lahan masyarakat yang bernilai ekonomis terbuang ke laut secara cuma-cuma? Berapa banyak pula sampah yang terbawa arus menuju laut yang jelas-jelas mengancam kelangsungan ekosistem dan perkembangbiakan biota laut kita?,”ungkap Arie.
Kritik terhadap Pemkab Tanjabtim ini bergulir di tengah situasi global yang kian kritis akibat perubahan iklim dan pemanasan global.
Bagi wilayah pesisir seperti Tanjabtim, ancaman-ancaman ini bukan lagi sekadar proyeksi di atas kertas, melainkan realitas yang mengancam ruang hidup warga sehari-hari.
Arie menegaskan, bahwa mengatasi krisis lingkungan yang kompleks ini tidak bisa lagi menggunakan pendekatan birokratis yang kaku dan tertutup. Pemerintah daerah didesak untuk membuka ruang selebar-lebarnya bagi keterlibatan masyarakat.
“Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan ancaman serius. Karena itu, partisipasi publik terhadap persoalan lingkungan harus benar-benar dilibatkan di setiap pengambilan kebijakan,” tandasnya. (Red)