BITNews.id – PT Hutama Karya (Persero) resmi menandatangani kontrak pembangunan Gedung dan Kawasan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung (MA) serta Kawasan Lembaga Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Penandatanganan dilakukan pada Kamis (4/12/2025) di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko IV, Tower 1 KIPP IKN, bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala OIKN, Dr. (H.C.) Ir. H. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc., Ph.D., didampingi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Aswin Grandiarto Sukahar; Direktur Sarana Prasarana Dasar OIKN, Cakra Nagara; serta jajaran manajemen Hutama Karya dan konsorsium pelaksana proyek.
Pembangunan kawasan MA dan Plaza Keadilan dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Jaya Konstruksi di atas lahan seluas 79.179 meter persegi dengan total luas bangunan 55.752 meter persegi. Fasilitas tersebut mencakup ruang sidang, pusat layanan publik, area perkantoran, dan konektivitas langsung dengan Plaza Yudikatif sebagai ruang publik formal kawasan pemerintahan.
Secara arsitektural, bangunan mengusung pendekatan modern beridentitas Nusantara. Fasad gedung menampilkan motif Talawang khas Suku Dayak sebagai simbol pelindung keadilan. Material lokal, seperti batu alam, kayu laminasi, dan rotan sintetis, turut diaplikasikan.
Motif tenun Nusantara digunakan pada overstek untuk mereduksi panas matahari, sementara konsep bangunan panggung (pilotis) membantu sirkulasi udara dan menciptakan area publik terbuka. Fasad juga dilengkapi Intelligent Sun Control System untuk efisiensi energi.
Sementara itu, pembangunan kawasan MPR dikerjakan oleh KSO Hutama Karya–Wijaya Karya–BAP, dengan total luas konstruksi 74.196 meter persegi. Kawasan ini mencakup Gedung MPR, museum, masjid, serta fasilitas pendukung yang terhubung dengan Plaza Demokrasi atau Serambi Musyawarah sebagai ruang publik legislatif.
Gedung MPR dirancang dengan pendekatan arsitektur institusional berkarakter kuat. Konsep rumah panggung (pilotis) diterapkan untuk menghadirkan kesan bangunan yang agung dan responsif terhadap kontur lahan. Identitas budaya diperkuat dengan aksen Wastra Nusantara pada area drop-off. Fasilitas dilengkapi fitur Green & Sustainable, seperti sky garden, panel surya, dan sistem penampungan air hujan.
Kedua kawasan dirancang sebagai pusat lembaga negara dengan tata ruang efisien, sistem keamanan terintegrasi, serta konektivitas pedestrian yang menyatu dengan area hijau dan plaza publik. Hutama Karya juga menerapkan teknologi konstruksi modern, seperti LiDAR, BIM 360, dan HK Shield untuk memastikan pengawasan pembangunan lebih akurat dan efisien.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya konsistensi kualitas dalam setiap tahapan pembangunan.
“Mutunya jangan menurun. Setiap pekerjaan harus lebih baik dari sebelumnya, dari waktu, mutu, maupun kualitas. Kita membangun kota ini bersama, dan standar itu harus menjadi pegangan,” ujar Basuki dalam keterangan tertulisnya, Jumat (05/12/2025).
Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa proyek ini menjadi amanah penting bagi perusahaan.
“Pembangunan kawasan yudikatif-legislatif ini merupakan tugas strategis bagi Hutama Karya sebagai BUMN konstruksi. Proyek ini akan menjadi elemen utama dalam pembentukan pusat pemerintahan Indonesia di IKN,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Hutama Karya menerapkan pengawasan mutu berbasis QHSSE dan prinsip Zero Fatality untuk memastikan pembangunan berjalan aman dan sesuai standar. Perusahaan sebelumnya telah menyelesaikan sejumlah proyek strategis di IKN, termasuk rumah susun ASN, fasilitas Bandara VVIP, RS Vertikal, dan gedung kementerian.
“Penguatan mutu kami terapkan di setiap tahap agar hasil pembangunan memenuhi standar kualitas dan selesai tepat waktu untuk mendukung tata kelola pemerintahan di IKN,” tutupnya. (*)
Discussion about this post