PABPDSI Merangin Gelar Rakerda Perdana, Ini Arahan Gubernur Jambi

MERANGIN, BTNews.id – Gubernur Jambi, Al Haris, memberikan arahan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Merangin yang pertama, di Hotel Syariah, kawasan Sapta Marga, Kelurahan Pemalang Kandis, Kota Bangko, Merangin pada Sabtu siang (4/3/2023).

Rakerda perdana ini diikuti 406 peserta dari 205 desa se-Kabupaten Merangin dan mengambil tema ‘Membangun Indonesia dari Desa, Peran DPD mengawal demokrasi dan Indonesia Bebas Korupsi’.

“Alhamdulillah hingga akhir Rakerda PABPDSI Kabupaten Merangin yang pertama ini berjalan dengan sukses. Peserta ada 406 orang,” ujar Heri Gunawan, Wakil Ketua PABPDSI Merangin.

Baca Juga :  Wakapolda Jambi Cek Penyimpanan Kotak Suara di Muaro Bungo

Sementara itu dalam sambutannya, Al Haris mengatakan, dirinya menyambut baik agenda yang diselenggarakan oleh para BPD Merangin. Al Haris meminta BPD mengoptimalkan perannya sebagai perancang dan pengawas anggaran pendapatan dan belanjadesa (APBDES).

“BPD adalah mitra kepala desa, ikut mengambil kebijakan bersama kepala desa, menyusun rencana kerja dalam rangka membangun desanya masing-masing. Oleh karena itu peran BPD sangat penting dan menentukan maju mundurnya desa,” katanya.

Baca Juga :  Per 23 Desember 2025, Trafik Tol Trans Sumatera Naik 41,88 Persen Saat Libur Nataru

Walau wilayah kerjanya hanya di lingkup desa, lanjut Al Haris, namun jabatan BPD tetap memiliki tanggung jawab yang besar dan butuh pertanggung jawaban terhadap masyarakat.

“Jaga amanah masyarakat yang telah mempercayakan bapak ibu untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa, karena jabatan itu pasti diminta,” tegas Al Haris.

Mantan Bupati Merangin dua periode ini juga meminta BPD dan kepala desa menjaga hubungan baik, agar roda pemerintahan desa berjalan efektif.

Baca Juga :  Gara-gara PSU, APBD Ngadat Pembangunan Terlambat

“Saya sangat sering mendapatkan laporan BPD dan Kepala desa tidak sejalan, banyak BPD yang tidak dilibatkan dalam perancangan APBDes. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi. Seyogianya pembahasan APBDes dilakukan bersama,” ujar Al Haris, yang disambut tepuk tangan para peserta rapat.

“Kalau berbeda pendapat itu soal biasa dalam politik, tapi tetap harus kompak untuk memajukan desa,” tutupnya. (Hn/Adv)