JAMBI, BITNews.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat menghadapi ancaman polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi. Sebuah upaya Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC), BNPB memulai program hujan buatan guna meredakan kabut asap yang telah meresahkan warga.
Musim kemarau yang masih berlangsung di Provinsi Jambi telah menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan air bersih di beberapa wilayah. Karhutla yang melanda sejumlah Kabupaten/Kota di provinsi ini semakin memperparah situasi dengan munculnya kabut asap yang merata.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, mengonfirmasi bahwa upaya hujan buatan tersebut telah dimulai sejak tanggal 3 Oktober 2023 dan akan berlanjut hingga 7 Oktober 2023. Dalam pelaksanaannya, BNPB menyemai 1.500 liter garam yang didatangkan khusus dari Jakarta.
“Kami memfokuskan upaya ini di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sarolangun, dan bagian barat Jambi,” kata Bachyuni Deliansyah, Jumat (7/10) kemarin.
Upaya TMC ini dikerahkan setelah mendapat arahan langsung dari Gubernur Jambi. “Asap ini masuk ke Kota Jambi. Saya pastikan asap tidak berasal dari karhutla di daerah Provinsi Jambi,” tegasnya. Bachyuni berharap upaya hujan buatan ini dapat memperbaiki situasi udara dan mengurangi dampak buruk yang dialami masyarakat.
Meskipun saat ini situasi karhutla di Provinsi Jambi masih terkendali, BNPB dan satuan tugas terus bekerja keras untuk menjaga agar situasi tetap terkendali. Sampai saat ini, luasan terbakar mencapai 1.025 hektare, terutama di Kabupaten Batanghari, Sarolangun, dan Tebo.
“Kami memastikan bahwa tidak ada karhutla yang cukup luas di Jambi. Satgas terus bekerja dan situasi masih terkendali. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa asap ini berasal dari luar wilayah Provinsi Jambi,” jelas Bachyuni Deliansyah.
Sementara itu, masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti arahan dari otoritas setempat sehubungan dengan situasi udara yang masih belum sepenuhnya bersih. BNPB bersama instansi terkait akan terus memantau dan mengambil tindakan proaktif untuk menghadapi potensi perkembangan lebih lanjut. (Hn)