BLITAR,BITNews.id – Sekitar 150–200 warga yang tergabung dalam Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar aksi unjuk rasa di Kabupaten Blitar, Senin (25/8/2025).
Massa menuntut DPRD dan Bupati Blitar segera mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Aksi dimulai dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro, kemudian massa berjalan menuju Kantor Bupati dan Gedung DPRD Blitar sambil membentangkan spanduk dan meneriakkan tuntutan.
Ketua GPI, Jaka Prasetya, menilai keterlambatan pengesahan APBD-P menghambat program pembangunan daerah.
“Kami meminta DPRD bertanggung jawab atas keterlambatan pengesahan APBD-P. Rakyat sudah taat bayar pajak, tapi manfaatnya belum dirasakan karena anggaran belum disahkan,” ujar Jaka dalam orasi.
Ia juga menduga ada kepentingan politik di balik lambatnya pengesahan. Menurutnya, beberapa partai seperti Gerindra, Golkar, dan PKB dituding terlibat dalam manuver politik menjelang pemilu.
“Kalau memang ada anggota DPRD yang menghambat karena agenda politik, lebih baik mundur. Jangan korbankan rakyat demi ambisi pribadi,” tegasnya.
Selain menyoroti legislatif, GPI juga mengkritik kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang dinilai tidak maksimal dalam menyerap anggaran.
“Ini uang rakyat, bukan milik elite politik. Kalau rakyat marah, jangan salahkan mereka,” tambah Jaka.
Menanggapi aksi tersebut, perwakilan Komisi I DPRD Blitar, Nugroho, menemui pengunjuk rasa dan menyatakan dukungannya untuk mempercepat pembahasan serta penandatanganan APBD-P.
Sementara itu, anggota Fraksi Gerindra, Sarwi, baru hadir setelah massa melakukan sweeping ke gedung DPRD. Ia menyebut akan menyampaikan aspirasi warga kepada pimpinan fraksinya.
“Keputusan akhir ada di tangan ketua fraksi, tetapi aspirasi ini akan kami sampaikan,” kata Sarwi.
Hingga berita ini diturunkan, aksi masih berlangsung di bawah pengawasan aparat kepolisian. Pihak Fraksi Gerindra belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan massa. (Ddt)