JAMBI, BITNews,.id – Kinerja dan penguatan permodalan Bank Jambi menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Jambi yang digelar di Gedung Mahligai 9 Bank Jambi, Jumat (20/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan penekanan pada peran strategis bank daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama anggota Komisi II Taufan Pawe dan Azis Subekti. Rombongan diterima Gubernur Jambi Al Haris, jajaran komisaris dan direksi Bank Jambi, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, serta para kepala daerah kabupaten/kota.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Al Haris memaparkan perkembangan kinerja Bank Jambi yang dinilai menunjukkan tren positif. Bank daerah itu telah memperluas layanan hingga ke wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi serta berperan dalam pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Secara kinerja, Bank Jambi terus mengalami pertumbuhan dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah. Ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perekonomian daerah,” ujar Al Haris.
Meski demikian, dari sisi permodalan, Bank Jambi masih menghadapi tantangan untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jambi menempuh skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Bank Jabar Banten (BJB) sebagai langkah strategis penguatan struktur permodalan dan peningkatan daya saing.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menegaskan pentingnya pengelolaan BUMD, termasuk bank daerah, secara profesional dan transparan. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat.
Karena itu, Komisi II DPR RI mendorong penguatan regulasi dan tengah merancang Rancangan Undang-Undang tentang BUMD untuk memperbaiki tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas.
“Bank daerah memiliki peran strategis dalam mendukung ekonomi lokal. Namun pengelolaannya harus berbasis prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar berkelanjutan,” ujar Dede.
Pertemuan tersebut juga membahas dukungan DPR RI terhadap penguatan sektor usaha melalui pembiayaan perbankan daerah, serta pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
Gubernur Al Haris menyatakan, Pemprov Jambi berkomitmen terus memperkuat Bank Jambi sebagai BUMD unggulan daerah. Selain menjadi kontributor PAD, bank tersebut diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan dan memperkuat pembiayaan sektor produktif.
“Kami berharap dukungan dari DPR RI agar upaya penguatan permodalan dan tata kelola Bank Jambi dapat berjalan optimal,” kata Al Haris.
Kunjungan kerja tersebut diakhiri dengan sesi dialog antara Komisi II DPR RI dan jajaran pemerintah daerah mengenai strategi penguatan BUMD serta peningkatan kontribusi Bank Jambi terhadap pembangunan daerah. (*)