TANJABBAR,BITNews.id – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah Jambi memantau langsung pergerakan arus balik Lebaran 2026 di sejumlah titik transportasi, termasuk pelabuhan penyeberangan di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kepala BPTD Wilayah Jambi, Benny Nurdin, yang juga bertindak sebagai Person In Charge (PIC) Posko Angkutan Lebaran Terpadu 2026 Provinsi Jambi, mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan pelayanan transportasi berjalan aman dan lancar.
Dalam kegiatan tersebut, BPTD mencatat sebanyak 152 penumpang diberangkatkan menuju Batam melalui program arus balik gratis menggunakan kapal KPLP KN Sarotama dari KPLP Kelas II Tanjung Uban.
“Program ini tidak hanya soal mengangkut penumpang, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi yang aman dan terjangkau pada momen arus balik,” ujar Benny di Kuala Tungkal.
Ia menjelaskan, program arus balik gratis merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun setelah Idulfitri.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat perbedaan pola pergerakan arus balik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode H+1 hingga H+3 Lebaran, terjadi penurunan jumlah pergerakan penumpang dan kendaraan.
Benny menyebutkan, pada H+2 Lebaran 2025 terdapat sekitar 500 penumpang di titik tertentu. Sementara pada periode yang sama tahun ini mengalami penurunan hingga sekitar 80 persen.
Meski demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan penurunan mobilitas masyarakat secara keseluruhan.
“Pada H+3 mulai terlihat peningkatan kembali. Dua kapal yang beroperasi, yakni Senangin dan Sembilang, masing-masing mengangkut sekitar 200 penumpang,” jelasnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa arus balik bersifat dinamis dengan pola perjalanan yang berubah.
Fenomena serupa juga terjadi pada transportasi darat. Frekuensi perjalanan bus mengalami penurunan, namun jumlah penumpang cenderung meningkat.
Benny menilai hal ini mengindikasikan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam menentukan waktu perjalanan atau efisiensi penggunaan moda transportasi.
Selain itu, ia menyoroti aspek keselamatan transportasi, khususnya di pelabuhan yang dikelola pemerintah daerah, termasuk pelabuhan rakyat di Kuala Tungkal.
“Pengawasan keselamatan harus diperkuat, mengingat aktivitas pelabuhan rakyat cukup tinggi,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas instansi diperlukan, termasuk dengan KSOP dan Jasa Raharja, untuk memastikan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi.
“Tadi kami juga berdiskusi dengan Jasa Raharja terkait penguatan jaminan kecelakaan di sektor perairan,” ujarnya.
Benny mengakui masih terdapat tantangan, terutama terkait keterbatasan jaminan asuransi bagi angkutan yang belum memiliki izin resmi.
Menurut dia, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan celah perlindungan bagi masyarakat jika terjadi kecelakaan.
Untuk itu, BPTD mendorong penguatan koordinasi serta penyusunan payung hukum yang jelas, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait.
“Kita harus mencari solusi bersama agar masyarakat tetap terlindungi,” kata Benny.
Ia menegaskan, penyelenggaraan angkutan Lebaran ke depan perlu semakin adaptif terhadap dinamika di lapangan, baik dari sisi pola perjalanan, infrastruktur, maupun sistem keselamatan.
“Angkutan Lebaran menjadi indikator bagaimana sistem transportasi berjalan, tidak hanya dari sisi kelancaran, tetapi juga keselamatan dan perlindungan masyarakat,” tutupnya. (*)