Gubernur Al Haris Hadiri Entry Meeting BPK RI, Tegaskan Komitmen Transparansi Keuangan Daerah

JAKARTA, BITNews.id – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri kegiatan entry meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (2/4/2026), di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh para gubernur dan ketua DPRD provinsi se-Indonesia sebagai tahapan awal dalam proses pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK.

Baca Juga :  Nyambi Jualan Sabu, Oknum Perangkat Desa Dibekuk Polisi

Entry meeting bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, forum ini juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Dalam kesempatan tersebut, Al Haris menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pemeriksaan ini merupakan bagian penting untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Kami siap mendukung penuh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK,” kata Al Haris.

Baca Juga :  Nekat Gelar Balap Liar di Bulan Ramadhan, Ratusan Motor Disita Jajaran Polda Jateng

Ia juga menekankan pentingnya peran seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Al Haris meminta seluruh jajaran Pemprov Jambi bersikap kooperatif dan responsif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Lebih lanjut, ia berharap hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dapat kembali menghasilkan opini terbaik, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Baca Juga :  Jasa Raharja Jambi Selesaikan Pembayaran Santunan Meninggal Dunia bagi Korban Kecelakaan di Pasar Baru

Kegiatan entry meeting ini turut dihadiri pimpinan daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta kesamaan persepsi dan langkah strategis dalam menghadapi proses pemeriksaan keuangan oleh BPK.

Pemprov Jambi menyatakan kesiapan untuk terus melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. (Adv)