BLITAR, BITNews.id – Sejumlah warga yang tergabung dalam Solidaritas Bakti Makan Bergizi Gratis (SOBAT MBG) menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Kamis (18/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai memberikan manfaat bagi sektor pendidikan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat.
Aksi berlangsung tertib dengan membawa sejumlah tuntutan. Massa meminta pemerintah tetap melanjutkan Program MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Mereka juga mendorong agar program tersebut terus melibatkan petani dan peternak lokal, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045.
Koordinator aksi, Jaka Prasetya atau yang akrab disapa Joko GPI, mengatakan Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor ekonomi masyarakat.
“Program MBG tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah, tetapi juga mampu menggerakkan sektor pertanian, perikanan, hingga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Karena itu, kami mendukung penuh agar program ini terus berlanjut,” ujar Joko.
Menurut dia, ribuan pelajar di Kabupaten Blitar telah merasakan manfaat program tersebut. Selain membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, MBG juga dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Ia menjelaskan, menu makanan yang disalurkan dalam program tersebut disusun berdasarkan standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
“Mulai dari kebutuhan kalori, karbohidrat, hingga protein diperhitungkan secara matang untuk menunjang kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak dalam jangka panjang,” katanya.
Joko menilai manfaat program tersebut memang tidak dapat dirasakan secara instan karena memerlukan pelaksanaan yang berkelanjutan dan konsisten.
Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap MBG merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Banyak anak dari keluarga kurang mampu, baik yang tinggal di pedesaan, kawasan pesisir, maupun daerah pinggiran, sangat terbantu dengan program ini setiap harinya,” ujarnya.
Menanggapi adanya evaluasi pelaksanaan MBG di sejumlah daerah, Joko meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa program tersebut akan dihentikan.
“Jika saat ini terdapat penghentian sementara di beberapa lokasi, kami memandang hal itu sebagai bagian dari proses pembenahan sistem, baik dari sisi administrasi maupun legalitas. Harapannya, setelah proses evaluasi selesai, program ini dapat berjalan lebih baik dan semakin optimal,” katanya.
Terkait adanya kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai Program MBG, Joko menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
“Jika ada pihak yang menyampaikan aspirasi dengan pandangan berbeda, tentu itu sah karena negara kita menjunjung demokrasi. Namun, kami berharap semua pihak juga melihat manfaat yang telah dirasakan masyarakat. Setiap program pasti memiliki kekurangan dan hal itu seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan,” pungkasnya. (Ddt)