JEMBER, BITNews.id – Langkah sinergi antara Pemerintah Kabupaten Jember dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember resmi diperkuat lewat pengukuhan 23 pengurus dewan pimpinan periode 2026–2031 di Pendopo Wahyawibawagraha, Minggu (23/8/2026).
Nahkoda organisasi ini kembali dipercayakan kepada KH. Abdul Haris.
Bupati Jember, Gus Fawait, menilai keberadaan ulama memegang posisi strategis untuk menjembatani kebijakan daerah ke lapisan akar rumput.
Menurutnya, penetrasi program pemerintah di lapangan kerap membutuhkan pendekatan kultural, terutama dalam menyelesaikan persoalan sosial dan layanan kesehatan masyarakat.
“Saya mohon bantuan kepada MUI. Ada di beberapa tempat yang tidak ikut imunisasi karena masih menganggap imunisasi itu haram. Walaupun MUI sudah mengeluarkan fatwa, mudah-mudahan bisa diperkuat dengan MUI Kabupaten Jember. Kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas, salah satunya untuk menjawab persoalan imunisasi sebagai upaya menyiapkan generasi-generasi Indonesia yang berkualitas,” tutur Gus Fawait.
Selain jangkauan edukasi kesehatan anak, Pemkab Jember turut membuka ruang kolaborasi untuk skema penanganan warga miskin ekstrem, lansia tunggal, penyandang disabilitas, hingga penjaminan kesehatan bagi para pengasuh pondok pesantren.
Ketua MUI Kabupaten Jember, KH. Abdul Haris, menyambut tawaran kerja sama tersebut.
Ia menegaskan, MUI siap menjadi mitra pemerintah yang objektif tanpa mengorbankan independensi organisasi.
“Saya sangat setuju bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan MUI ini perlu diperluas. Kita ingin bersama-sama memastikan pembangunan Jember tidak hanya menghasilkan kemajuan secara material, tetapi juga melahirkan masyarakat yang sehat, berpendidikan, berkarakter, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” kata KH. Abdul Haris. (Adv)