JAMBI,BITNews.id – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H. Ivan Wirata, meninjau sejumlah titik kerusakan jalan sekaligus memantau aktivitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang di Muara Tembesi, Jumat (15/3/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Ivan didampingi pejabat pengawas dan Wasatpel dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Provinsi Jambi. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang agar sesuai dengan ketentuan kelas jalan di Provinsi Jambi, yaitu kelas 2A hingga 3B, dengan batas maksimal muatan 8 ton.
“Saya mengapresiasi Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Jambi karena telah melakukan penindakan tegas terhadap pelanggaran Over Dimensi dan Over Loading (ODOL),” ujar Ivan saat dikonfirmasi.
Menurutnya, penindakan diperlukan karena di lapangan ditemukan kendaraan yang mengangkut muatan hingga lebih dari 40 ton, dengan dimensi yang tidak sesuai standar. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di Provinsi Jambi.
“Kerusakan jalan yang seharusnya berumur teknis 10 tahun bisa rusak dalam waktu 1,5 tahun karena muatan ODOL ini,” ujarnya.
Ivan juga menekankan bahwa kebijakan Zero ODOL harus diterapkan secara konsisten agar anggaran pembangunan jalan, baik dari APBN maupun APBD, tidak terus-menerus terkuras untuk perbaikan infrastruktur yang seharusnya bisa bertahan lebih lama.
“Kita sangat menyayangkan jika ada pembiaran terhadap kendaraan ODOL. Kalau ini terus dibiarkan, sampai kapan pun jalan kita akan tetap rusak,” katanya.
Lebih lanjut, Ivan mengatakan bahwa penindakan terhadap kendaraan ODOL seharusnya dimulai sejak dari daerah asal. Ia mencontohkan kendaraan dari Aceh yang seharusnya tidak bisa memasuki wilayah Jambi jika sejak awal sudah ditindak di provinsi asal atau provinsi yang dilalui.
“Alhamdulillah, seluruh muatan ODOL yang masuk ke wilayah Jambi pasti kita tertibkan, ditindak, bahkan ditunda perjalanannya,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perusahaan industri dan tambang di Jambi berkomitmen terhadap kebijakan Zero ODOL. Bahkan, menurutnya, perlu dipertimbangkan pembangunan jembatan timbang di area tambang sebagai langkah pencegahan.
“Kita tidak ingin melihat mobil over kapasitas melintasi jalan nasional, provinsi, atau kabupaten,” tandasnya.(Adv)