JAMBI, BITNews.id – Gubernur Jambi Al Haris melantik empat pejabat eselon II hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Kamis (30/10/2025) sore, di Aula Kantor Gubernur Jambi.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Al Haris dan disaksikan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jambi.
Dalam sambutannya, Al Haris menyebut ada enam jabatan yang dilelang, namun dua pejabat lainnya masih menunggu proses perizinan di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ada empat pejabat yang dilantik hari ini. Dua lainnya sedang menunggu izin dari BKN,” kata Al Haris.
Ia menegaskan bahwa pejabat yang dilantik merupakan peserta dengan peringkat pertama hasil seleksi terbuka jabatan tinggi pratama.
“Ke depan, meskipun ada tiga nama yang terjaring dalam lelang jabatan, tetap yang terbaik atau peringkat pertama yang kita pilih. Prosesnya transparan dan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Al Haris juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik menjaga komunikasi dan kerja sama baik secara horizontal dengan sesama aparatur maupun secara vertikal dengan pimpinan.
“Jabatan ini amanah, dan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saya minta para pejabat baru bekerja profesional, mendukung visi Jambi Mantap, serta sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Al Haris.
Berikut nama-nama pejabat eselon II yang resmi dilantik:
- Bukri, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jambi (sebelumnya Kabid Sarana Prasarana dan Perlindungan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi).
- Andri Yushar Andria, Kepala Dinas Kehutanan (sebelumnya Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi).
- dr. Ike Silviana, Kepala Dinas Kesehatan (sebelumnya Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jambi).
- Wildan, Kepala Biro Administrasi Pembangunan (sebelumnya Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jambi untuk memperkuat kinerja birokrasi dan memastikan pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan efektif serta selaras dengan arah kebijakan nasional. (Adv)