BATANGHARI, BITNews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari kembali menggelar Rapat Paripurna untuk membahas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023.
Rapat ini berlangsung pada Senin sore (27/05) di Ruang Aula Utama DPRD Kabupaten Batanghari.
Acara dibuka oleh Wakil Ketua II DPRD, Ilhamuddin, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bakhtiar, Para Kepala OPD, Para Unsur Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta undangan lainnya.
Sebanyak sembilan Fraksi DPRD memberikan pemandangan umum, termasuk Fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP, dan PKS. Fraksi PDI hanya menyampaikan berkas karena anggotanya sedang berada di luar daerah.
Fraksi PAN, yang diwakili oleh Azizah, mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas LKPD tahun anggaran 2023.
Namun, Fraksi tersebut juga menyoroti rekomendasi BPK RI kepada Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada kesempatan tersebut, beberapa Fraksi menyampaikan pemandangan umum yang perlu mendapat perhatian serius.
Fraksi Demokrat, yang diwakili oleh Adi Susanto, mengamati dan menyoroti pembayaran serta keterlambatan pembayaran pada beberapa kontrak pekerjaan yang terjadi sepanjang tahun 2023.
Fraksi ini juga memberikan saran terkait penataan dan pengamanan aset tetap di Kabupaten Batanghari yang menurut mereka belum terlaksana dengan baik. (Adv)