Gubernur Jambi Keluarkan Intruksi terkait Kendaraan Dinas

JAMBI, BITNews.id – Gubernur Jambi, Al Haris mengeluarkan Instruksi Gubernur Jambi terkait penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah daerah. Intruksi Gubernur Jambi nomor: I/INGUB/SETDA/.HKM-3/2023 ditandatangani Al Haris dalam rangka menertibkan penggunaan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Jambi, serta untuk menghindari penyalahgunaan kendaraan dinas. Senin (6/2/2023).

Beberapa poin Intruksi Gubernur Jambi tersebut diantaranya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi hanya boleh memegang satu kendaraan dinas, kendaraan dinas dilarang digunakan oleh keluarga dan anak, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga :  Optimalkan Informasi Publik, Bidhumas Polda Jambi Gelar Pelatihan Kehumasan

Adapun intruksi Gubernur Jambi yang ditandatangani Al Haris 6 Februari 2023 yakni;

I. Melakukan inventarisasi seluruh kendaraan dinas yang berada pada pengguna barang dan melaporkannya ke sekretaris daerah selaku pengelola barang milik daerah.

II. Kepala perangkat daerah/esselon II/setara, serta esselon III/setara di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi hanya boleh menggunakan atau memegang 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) yang berfungsi sebagai kendaraan dinas jabatan yang ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Baca Juga :  KPU Sumut Tetapkan Nomor Urut Pilgub 2024: Bobby-Surya Nomor 1, Edy-Hasan Nomor 2

III. Kendaraan dinas operasional dilarang digunakan di luar jam dinas, kecuali ada surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dan seluruh kendaraan dinas operasional yang tidak dipergunakan untuk ditempatkan di kantor.

IV. Kendaraan dinas dilarang digunakan oleh keluarga dan anak serta untuk kepentingan pribadi.

V. Masyarakat dapat melaporkan setiap penyalahgunaan kendaraan dinas kepada Gubernur Jambi melalui Inspektorat Provinsi Jambi.

Baca Juga :  Bupati Monadi Lantik Pengurus GOW Periode 2025–2030, Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Daerah

VI. Melaksanakan instruksi gubernur ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada gubernur melalui sekretaris daerah. (Hn/Adv)