MUARO JAMBI, BITNews.id – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, menyampaikan apresiasi terhadap peran pers dalam menjaga demokrasi dan mengawal jalannya pemerintahan daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam momentum peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026.
Aidi Hatta menegaskan, pers memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi yang berfungsi menyampaikan informasi, melakukan kontrol sosial, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia, khususnya di Muaro Jambi, semakin profesional, berintegritas, dan terus menjadi penyambung lidah masyarakat,” ujar Aidi dalam keterangan resminya, Senin (9/2/2026).
Ia menyampaikan, atas nama unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, pihaknya memandang media bukan sekadar penyampai informasi, melainkan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat.
Menurut Aidi, keberhasilan program pembangunan daerah tidak terlepas dari peran pers dalam menyampaikan informasi kepada publik. Tanpa publikasi dari media, capaian kinerja dan program yang dijalankan pemerintah daerah tidak akan diketahui secara luas oleh masyarakat.
“Pers adalah mitra kami. Tanpa publikasi dari rekan-rekan wartawan, capaian kinerja dan program-program pembangunan yang kami perjuangkan tidak akan sampai ke telinga masyarakat secara luas,” katanya.
Dalam momentum HPN 2026, jajaran pimpinan DPRD Muaro Jambi juga menyoroti tiga hal utama. Pertama, pentingnya menjaga integritas jurnalistik dengan menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Kedua, peran pers sebagai penyaring informasi dan garda terdepan dalam menangkal hoaks di tengah arus informasi media sosial. Ketiga, komitmen DPRD untuk tetap terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif dari media demi mendukung pembangunan daerah.
Melalui peringatan HPN 2026, DPRD Muaro Jambi berharap sinergi antara legislatif dan insan pers semakin kuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (Adv)