BENGKULU, BITNews.id – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal, memberikan tanggapan hearing Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu soal kebijakan untuk pencegahan dan penanganan perlindungan, kekerasan berbasis gender online (KBGO) dan kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), di ruang rapat komisi DPRD Provinsi Bngkulu, Senin (20/2/2023).
Ia mengatakan, upaya yang akan dilakukan pembahasan dengan mitra kerja mungkin ada kebijakan, akan ada pelajaran tambahan ataupun ekstrakurikuler terkait media sosial (Medsos).
“Menyaring Medsos yang kita ikuti harus mengetahui mana berita hoaks, kita harus bisa memilah, memilih mana berita yang layak mana yang tidak, harus dipelajari bersama. Tidak menutup kemungkinan dinas pendidikan setuju, maka kita akan jadi pelajaran muatan lokal terkait Medsos agar siswa siswi dapat memahami terkait persoalan Medsos,” ungkap Ketua DPW PKB Bengkulu ini.
Lanjut Zainal, untuk lebih gampang agar merekomendasikan Infokom untuk menutup atau menyaring konten konten, di tingkat nasional juga telah memprotes konten konten yang tidak layak dimuatkan di dalam Medsos. Zainal mengatakan, sudah banyak terbukti masalah Medsos, maka dari itu harus ada langkah langkah yang tepat untuk membuat anak-anak menjadi cerdas.
“Yang kita anggap penyakit hanyalah fisik yang ada klinik, tapi belum ada orang yang membuka klinik untuk melakukan konseling terhadap penyakit sosial. Andai kata ini dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan akan ada di tengah kita, karena penyakit psikologi ini lebih berat dari pada penyakit fisik,” ungkapnya.
“Hasil ini akan kita koordinasikan dengan OPD terkait dan akan menjadi bahan pertimbangan,” tutup Zainal. (Ptr/Adv)