BENGKULU, BITNews.id – Proses pengembalian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bumi Rafflesia Indah (BRI) dengan luas ratusan hektare di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah belum rampung.
Proses administratif yang rumit menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi penyelesaian pengembalian lahan tersebut, sehingga lahan tersebut tak dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales SH, MH mengakui bahwa penyelesaian pengembalian lahan tersebut memang sulit dan menimbulkan perdebatan di masyarakat.
Salah satu dampak dari polemik tersebut adalah sejumlah warga yang merasa memilik lahan di kawasan tersebut belum bisa membuat sertifikat.
“Pada tahun 2018, sudah dilakukan pengukuran ulang oleh BPN. Akan tetapi belum dapat dilakukan redistribusi dikarenakan beberapa warga pemilik sudah banyak menjual kepada orang luar. Sedangkan syarat dalam redistribusi adalah identitas asli warga desa dan kesepakatan dari warga,” jelas Suimi Fales saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2023).
Ia menambahkan bahwa Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Kementerian ATR BPN RI Jakarta untuk menemukan solusi dalam penyelesaian polemik tersebut, terutama terkait belum diterbitkannya sertifikat lahan perkebunan oleh PT Bumi Rafflesia Indah kepada masyarakat seluas 600 H di Kabupaten Bengkulu Tengah.
Proses pengembalian lahan eks HGU PT BRI memang menjadi masalah rumit yang sampai saat ini belum tuntas. Semoga dengan upaya yang telah dilakukan oleh DPRD Provinsi Bengkulu dan pihak-pihak terkait segera dapat menemukan solusi terbaik agar lahan tersebut dapat digunakan kembali oleh pemerintah dan masyarakat.(Ptr/Adv)