JEMBER, BITNews.id – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kunjungan kerja dan audiensi ke kantor Badan Pusat Statistik Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (30/9/2026) siang, untuk menyelaraskan data serta menyinkronkan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan indikator pendataan nasional.
Langkah strategis ini diambil guna mematangkan percepatan penanganan kemiskinan agar seluruh intervensi sosial yang disalurkan dapat terekam secara tepat dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember, Lingga Diputra, menyatakan bahwa konsultasi ini dilakukan untuk meminta arahan langsung dari BPS pusat.
Langkah tersebut krusial agar seluruh program penanganan kemiskinan yang dieksekusi pemerintah daerah berjalan sejalan dengan basis pendataan statistik.
“Kami berkonsultasi dan memohon arahan serta masukan dari BPS pusat. Tujuannya, agar berbagai program pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan Pemkab Jember dapat berjalan selaras dan terintegrasi dengan BPS,” ujar Lingga usai pertemuan.
Sejauh ini, Pemkab Jember memfokuskan intervensi sosial pada dua pilar utama, yakni meringankan beban pengeluaran warga kurang mampu dan mendongkrak pendapatan kelompok masyarakat miskin produktif.
Salah satu program riil yang sudah beroperasi di lapangan adalah layanan Homecare.
Namun, capaian maupun program dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Jember selama ini kerap belum tercatat secara maksimal pada basis data statistik nasional.
Hambatan pencatatan tersebut mulai menemukan titik terang dalam audiensi yang dihadiri Sekretaris Utama BPS RI serta perwakilan BPS Jawa Timur.
BPS memiliki instrumen berupa aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi atau Singosari.
Platform digital ini dirancang untuk mengakomodasi dan menginput setiap kegiatan intervensi sosial yang dijalankan OPD daerah ke dalam sistem pencatatan BPS secara terpadu.
Pemerintah Kabupaten Jember bergerak cepat memanfaatkan peluang integrasi data tersebut agar setiap bantuan sosial maupun program pemberdayaan terdata secara akurat.
“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera bersurat resmi ke BPS Provinsi Jawa Timur agar Pemkab Jember diberikan akses ke aplikasi. Dengan integrasi ini, seluruh intervensi yang disalurkan pemkab dapat terdata secara akurat, sehingga dampaknya benar-benar efektif menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember,” pungkas Lingga. (Ht/Adv)