BENGKULU,BITNews.id – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Heri Purwanto, SH, melaksanakan kegiatan reses masa sidang pertama tahun 2024 di wilayah Kecamatan Sindang Kelingi, dengan titik pusat di Desa Air Dingin pada Rabu (31/1) pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Kecamatan, perwakilan Pemerintah Desa (Pemdes), tokoh masyarakat, agama, adat, serta perwakilan kelompok tani, wanita tani, dan pemuda.
Dalam reses tersebut, masyarakat menyampaikan beragam aspirasi yang diharapkan dapat diakomodir oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten. Beberapa di antaranya adalah keluhan mengenai sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan ancaman bencana alam di wilayah mereka. Selain itu, terdapat juga usulan bantuan peralatan untuk kelompok wanita tani yang ingin memulai usaha kerupuk.
Kemudian ada juga dari Pemerintah Desa Kayu Manis menyampaikan aspirasi terkait ancaman bencana alam di wilayah mereka. Karena banyak titik jalan sudah retak dan berpotensi amblas atau longsor. Bahkan mereka sudah menyampaikan proposal kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten, dengan harapan segera diakomodir dan dilakukan penangan segera.
Lalu, dari salah satu kelompok wanita tani mengajukan usulan atau permohonan bantuan peralatan open. Karena mereka berkeinginan untuk membuat usaha kerupuk, namun terkendala peralatan. ‘’Kami butuh bantuan mesin open untuk usaha kerupuk pak. Jadi mohon sampaikan ke pemerintah agar bisa memberikan bantuan kepada kelompok kami,’’ sampai Dwi Ratna Sari, perwakilan dari kelompok wanita tani.
Heri Purwanto, sebagai anggota DPRD Provinsi Bengkulu, menanggapi aspirasi tersebut dengan menyebut bahwa sejumlah aspirasi dari masyarakat selama reses telah ditindaklanjuti dalam beberapa tahun terakhir. Ia memberikan solusi terkait masalah pupuk bersubsidi dengan melakukan koordinasi bersama pihak terkait, serta memberikan bantuan pupuk cair sebagai alternatif.
Terkait masalah infrastruktur jalan dan permintaan bantuan peralatan untuk usaha kerupuk, Heri Purwanto berjanji akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik itu BPBD, PUPR Provinsi Bengkulu, maupun OPD terkait. Tujuannya adalah untuk segera mengatasi masalah tersebut sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi dan memastikan bahwa berbagai usulan bantuan dari masyarakat dapat diakomodir dengan baik.(ADV)