BITNews.id – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Muaro Jambi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mempelajari mekanisme pengeluaran kas dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kegiatan tersebut berlangsung pada 11–14 Mei 2026 dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Muaro Jambi.
Kunjungan kerja yang dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/52/BUK/SPT/Setwan/2026 itu didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Muaro Jambi, Ahmad Imran, S.E.
Selama di NTB, rombongan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB serta Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Pembahasan difokuskan pada mekanisme verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM), proses pencairan kas, sistem pelaporan keuangan, hingga penerapan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Anggota DPRD Muaro Jambi, Jonedy P. Nainggolan, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempelajari secara langsung sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan di Provinsi NTB agar dapat menjadi referensi dalam penyempurnaan tata kelola keuangan di Muaro Jambi.
“Ini merupakan arahan Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Kami diminta mempelajari mekanisme pengeluaran kas untuk operasional perangkat daerah di BKAD NTB maupun operasional Sekretariat DPRD NTB. Tujuannya agar sistem akuntansi di Sekretariat DPRD Muaro Jambi semakin tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Jonedy.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, Robinson Sirait, menjelaskan bahwa Provinsi NTB dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai memiliki praktik pengelolaan keuangan daerah yang baik dan dapat dijadikan referensi.
Menurut Robinson, sistem pengelolaan kas yang tertib dan transparan akan memperkuat fungsi penganggaran serta pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“DPRD harus menjadi contoh dalam tata kelola anggaran yang baik. Jika sistem pengelolaan kas berjalan transparan dan akuntabel, maka fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap eksekutif juga akan semakin optimal. Hasil kunjungan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan SOP keuangan di Sekretariat DPRD,” kata Robinson.
Ia juga meminta Banmus segera menyusun laporan hasil kunjungan kerja dan melakukan pembahasan internal guna mengkaji kemungkinan penerapan praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan di Provinsi NTB.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan yang lebih profesional di lingkungan DPRD Muaro Jambi.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dalam memperkuat sistem akuntansi dan tata kelola keuangan daerah, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (Adv)