KEPRI,BITNews.id – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad-Nyanyang Haris Pratamura, dinilai mampu melanjutkan sejumlah event internasional di Kepri.
Hal ini dipengaruhi oleh ekspektasi kembalinya sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jika posisi menteri tetap diisi oleh orang yang sama dalam kabinet Prabowo-Gibran, maka komunikasi yang telah terjalin sebelumnya tinggal dilanjutkan. Program-program dan bantuan yang sudah berjalan diharapkan dapat diteruskan,” ujar Ansar di Tanjungpinang, Rabu (23/10/2024).
Salah satu event internasional yang sukses diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri adalah Forum Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang diadakan di Batam pada September 2023.
Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan Gebyar Melayu Pesisir di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.
Sebagai pemimpin rapat, Ansar merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang mencakup bidang ekonomi, investasi, pariwisata, pendidikan, infrastruktur, teknologi, lingkungan, pangan, hingga industri halal. Kebijakan tersebut mendorong peningkatan Produk Domestik Bruto (GDP), konektivitas antarnegara, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi industri domestik dalam rantai nilai global.
“Pak Airlangga Hartarto saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian. Saya bersyukur hubungan kami berjalan baik. Kami berharap komunikasi ini terus berlanjut, sehingga program-program Kemenko Perekonomian di Kepri dapat terus dijalankan dan mendorong peningkatan ekonomi di daerah kami,” tambah Ansar.
Ia juga menyinggung bantuan dari berbagai kementerian selama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mencakup sektor kesehatan, infrastruktur, perhubungan, dan lainnya. Menteri Kesehatan juga telah menjanjikan bantuan yang diharapkan dapat terealisasi pada 2025.
Ansar menekankan pentingnya melanjutkan program-program yang sudah berjalan agar keberlanjutannya tidak terganggu. Program yang telah berhasil hanya berlangsung selama 3,8 tahun, dan diharapkan hubungan linier antara pemerintah pusat dan daerah tetap terjaga untuk mencegah kegagalan komunikasi.(Sp)