JAMBI,BITNews.id – Di tengah tekanan ekonomi global dan dinamika geopolitik internasional, sektor jasa keuangan di Provinsi Jambi masih menunjukkan daya tahan.
Indikator perbankan hingga 2025 mencatat laju pertumbuhan tetap terjaga, baik dari sisi penyaluran pembiayaan maupun penghimpunan dana masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, dalam diskusi bersama media di Jambi yang membahas kondisi industri jasa keuangan daerah serta strategi peningkatan literasi masyarakat.
Dikatakan Yan Iswara, hingga periode berjalan tahun2025, kredit perbankan di Jambi tumbuh 6,49 persen secara tahunan (year on year), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 12,46 persen.
“Di tengah pelemahan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, industri jasa keuangan di Jambi masih bergerak positif. Kredit naik 6,49 persen, sementara DPK tumbuh 12,46 persen secara tahunan,” kata Yan.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Jambi masih terjaga. Namun, ia mengingatkan agar perbankan tetap waspada terhadap kecukupan likuiditas karena rasio kredit terhadap DPK atau loan to deposit ratio (LDR) Jambi sudah berada di angka 112 persen.
“Rasio LDR yang tinggi berarti penyaluran kredit lebih besar dibanding dana yang dihimpun. Karena itu, perbankan perlu terus meningkatkan penghimpunan DPK agar likuiditas tetap terjaga,” ujarnya.
Yan menjelaskan, salah satu faktor pendorong pertumbuhan kredit di Jambi berasal dari penempatan dana pemerintah pusat melalui bank milik negara atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di daerah. Dana tersebut telah terealisasi dan mulai memberikan efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami mendorong dana pemerintah pusat yang ditempatkan di perbankan daerah dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit produktif sehingga berdampak langsung pada perekonomian,” katanya.
Meski demikian, Yan mengakui sebagian dana perbankan di Jambi masih bergantung pada kantor pusat. Oleh karena itu, penguatan sumber dana lokal dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas likuiditas di daerah.
Dari sisi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Yan mengungkapkan terjadi penurunan jumlah dan aset akibat proses konsolidasi. Dari semula 19 BPR, kini tersisa 16 BPR yang masih tercatat dalam sistem pelaporan.
Dampaknya, secara agregat aset BPR di Jambi menurun 8,41 persen, dana pihak ketiga terkontraksi 8,6 persen, dan kredit turun 8,12 persen.
“Penurunan ini terjadi karena adanya pengalihan kantor operasional BPR ke wilayah lain sebagai bagian dari konsolidasi,” jelasnya.
Sebaliknya, kinerja sektor pasar modal justru menunjukkan tren pertumbuhan. Nilai transaksi saham masyarakat Jambi tercatat melonjak hingga 73,66 persen.
“Kami terus mendorong masyarakat berinvestasi pada instrumen yang legal dan aman melalui edukasi pasar modal yang berkesinambungan,” ujarnya.
Upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat, terutama dengan menjadikan mahasiswa sebagai sasaran utama edukasi. Sepanjang 2025, OJK Jambi mencatat sekitar 133 kegiatan edukasi keuangan telah dilaksanakan hingga Desember.
“Mahasiswa menjadi sasaran prioritas karena Jambi termasuk provinsi dengan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap pinjaman online ilegal dan judi online,” kata Yan.
Ia menegaskan, literasi keuangan berperan penting untuk mencegah generasi muda terjebak dalam praktik keuangan ilegal yang merugikan.
OJK Jambi juga mengimbau masyarakat memanfaatkan Indonesia Anti-Scam Center (IASC) untuk melaporkan segala bentuk penipuan keuangan dan transaksi mencurigakan, termasuk terkait judi online.
“Sekitar 10 persen dari total laporan secara nasional berasal dari Jambi. Kendalanya, banyak laporan masuk dalam kondisi terlambat sehingga proses pelacakan dan pemblokiran rekening menjadi lebih sulit,” ujarnya.
Ia menekankan masyarakat perlu segera melapor begitu menemukan indikasi penipuan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
Dalam kesempatan tersebut, Yan juga menyoroti peran media sebagai mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi sektor jasa keuangan kepada publik. Menurutnya, kolaborasi dengan insan pers harus terus diperkuat.
“Media memiliki peran penting dalam menyampaikan edukasi keuangan dan mencegah kejahatan finansial di masyarakat,” pungkasnya.(toy)
Discussion about this post