BITNews.id – Bupati Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Fransiskus Roberto menjajaki kerja sama dengan Pemkot Surabaya dengan bertemu terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD di gedung DPRD Surabaya, Jatim (4/3/22).
Kunjungan Bupati Sikka yang pertama kali ini diterima Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony Kerja sama yang akan dijalin Pemkab Sikka dengan Pemkot Surabaya meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
“Sebenarnya kerja sama antar-pengusaha sudah lama terjadi, sedangkan kerja sama antara pemerintah belum ada,” katanya.
Menurut dia, untuk Indonesia maju dan kuat, ini diperlukan kerja sama antardaerah dan tidak bisa membangun daerah sendiri-sendiri.
Fransiskus menekankan negara Indonesia yang besar ini jangan sampai kalah dengan Vietnam dalam masalah ekspor.
Ketika disinggung tentang sinergi antara Kota Surabaya dengan Kabupaten Sikka, Fransiskus bahwa kerja sama itu sudah ada sejak zaman dahulu.
“Kalau mengikuti jalur perdagangan masa lampau, sudah ada kerja rempah-rempah dan itu berlanjut hingga sekarang,” katanya.
Kabupaten Sikka adalah penghasil kelapa, cengkeh, pala, coklat, mente dan masih banyak lali. Sedangkan pada perikanan berupa ikan tuna.
Kunjungan Bupati Sikka beserta rombongan ke DPRD Surabaya mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A.H. Thony.
“Kami sama-sama tahu Kota Surabaya merupakan kota pelabuhan dan di Kabupaten Sikka memiliki kekayaan alam yang luar biasa,” katanya.
Thony menuturkan Kota Surabaya mendukung langkah pemerintah pusat terkait jalur rempah Indonesia sebagai heritage dunia. Kabupaten Sikka dan Surabaya merupakan bagian dari jalur rempah Indonesia.
“Kota Surabaya telah dikenal dunia juga maju. Tapi kita sadar betul, Kota Surabaya sangat tergantung pada sektor pertanian dari daerah-daerah lain,” ujarnya.
Menurut dia, dengan adanya tawaran kerja sama dari Pemerintah Kabupaten Sikka di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi itu, hal tersebut harus disambut baik oleh Pemkot Surabaya agar ke depannya bisa saling melengkapi.
Menurut Thony, ada potensi besar di Republik Indonesia yang perlu dibenahi. Untuk membenahi itu, tidak perlu menunggu dari pemerintah pusat, tapi ada kesadaran yang tumbuh seiring dengan kesadaran kreativitas. (*/wn)