Dewan Minta Pemerintah Sanksi Tegas Oknum Perusahaan Batubara Bandel

JAMBI,BITNews.id – Tiga opsi skema angkutan batubara Jambi menjadi solusi, akankah pihak perusahaan dapat komitmen Dewan minta Pemerintah harus tegas terkait pengusaha BB. Kamis (22/2/2024)

Beberapa perusahan tambang BB dinilai tidak konsisten dengan hasil kesepakatan, masih kerap terjadi dan menjadi pemicu kacaunya angkutan BB di jalanan.

Anggota Dewan dari Fraksi PKB Elpisina menilai, Pemerintah harus tegas terkait oknum beberapa perusahaan yang bandel atau tidak komitmen tadi.

Baca Juga :  Apresiasi Program Kota Bahagia, Ketua DPRD Kota Jambi Minta Fokus ke Masalah Prioritas

“Karena jika ini tidak segera disikapi dengan tegas oleh Pemerintah, beberapa perusahaan yang tidak komit dengan kebijakan pemerintah ini harus dicatat dan diberi sanksi yang tegas, “ jelasnya.

“Selain itu Pemerintah Pusat juga harus lebih dengar aspirasi Pemerintah Daerah, dan harus mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Daerah, “ sambungnya.

Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait menggelar rapat terkait rekayasa lalu lintas angkutan BB, Guna mencegah terjadinya kemacetan kembali terulang, Pemerintah akan melakukan simulasi penerapan Tiga skema angkutan batubara selama Satu minggu.

Baca Juga :  Pj Bupati Muaro Jambi Buka Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RKPD 2024 Kabupaten Muaro Jambi

“Waktu percobaannya kita lakukan selama Satu minggu, di sana nanti kita lihat jika perusahaan tidak komit maka kita akan lakukan penutupan kembali, “ ujar Johansyah Karo Ekonomi Provinsi Jambi.

Namun lanjutnya, untuk kapan akan dimulai pemberlakuan keTiga Skema tadi masih belum bisa dipastikan kapan akan dimulai.

Tentunya pihak pemerintah masih akan merancang lebih matang lagi dan akan melakukan rapat kembali pada satu minggu ke depan.

Baca Juga :  Ketua DPRD Jambi Dorong Pembentukan Satgas Tangani Pelansir BBM Nakal

“Kalo ditanya kapan akan diberlakukan yang jelas dalam waktu dekat belum, tunggu hasil rapat final nanti, “ jelasnya.(Adv)