TANJABTIM, BITNews.id – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Muhammad Edward, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai persoalan sampah dan lingkungan di wilayahnya.
Edward menjelaskan bahwa Pemkab Tanjab Timur melalui DLH telah melakukan berbagai langkah inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi persoalan pengelolaan sampah serta dampak abrasi di wilayah pesisir.
“DLH Tanjung Jabung Timur menjadi pelopor program pengelolaan sampah terintegrasi pertama di Indonesia yang memanfaatkan sampah domestik dari dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebanyak 200 kilogram per hari,” ujar Muhammad Edward dalam keterangannya, Selasa (06/01/2026).
Menurut Edward, sampah organik tersebut diolah menggunakan maggot (larva lalat Black Soldier Fly) yang kemudian dimanfaatkan sebagai pakan ternak ayam dan ikan. Program ini telah diterapkan dalam bentuk proyek percontohan integrasi siklus maggot, ternak ayam, ikan di Desa Kota Baru, Kecamatan Geragai.
Menanggapi dokumentasi yang beredar di media mengenai penumpukan sampah di wilayah Nipah, Edward menjelaskan bahwa sampah tersebut merupakan hasil kegiatan pembersihan lingkungan oleh masyarakat dan organisasi lokal.
“Sampah di Nipah merupakan hasil kegiatan kolaborasi antara Karang Taruna Nipah, Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), dan masyarakat setempat. Sampah yang terkumpul sudah kami angkut dan buang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA),” jelasnya.
Edward juga menegaskan bahwa sanksi lingkungan yang diberlakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bukan hanya ditujukan kepada Kabupaten Tanjab Timur, tetapi juga berlaku secara nasional.
“Sanksi itu tidak hanya diterapkan di Tanjab Timur, tetapi juga kepada 343 kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” tegas Edward.
DLH Tanjab Timur, lanjutnya, telah melakukan koordinasi intensif dengan Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK dan sejumlah pejabat Pemkab Tanjab Timur untuk melakukan pembenahan menyeluruh dalam sistem pengelolaan sampah di daerah.
Selain pengelolaan sampah, DLH Tanjab Timur bersama Wakil Bupati telah menindaklanjuti persoalan abrasi di wilayah pesisir dengan berkoordinasi bersama Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat, KLHK.
“Tim KLHK sudah turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap wilayah yang terdampak abrasi,” kata Edward.
Dari hasil koordinasi tersebut, Kabupaten Tanjab Timur memperoleh bantuan senilai Rp150 juta melalui anggota DPR RI Cek Endra, yang disalurkan kepada Komunitas Desa Peduli Mangrove.
Selain itu, DLH juga menyerahkan satu unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah kepada kelompok penggerak lingkungan yang dipimpin oleh Ibu Hasniba.
Edward menegaskan bahwa seluruh langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Tanjab Timur untuk memperbaiki tata kelola lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat agar turut aktif menjaga kebersihan dan kelestarian daerah pesisir.
Sebagai Daerah dengan kondisi wilayah sebagian besar gambut, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, juga sedang menyusun Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melalui pembiayaan Project Integrated Management of Peatland Landscape In Indonesia (IMPLI) Kementerian Lingkungan Hidup, sebagai pedoman agar kegiatan sosial ekonomi berjalan selaras dengan keberlanjutan ekosistem dan pelestarian lingkungan. (Red)
Discussion about this post