BLITAR,BITNews.id – Suasana tak biasa menyelimuti Kantor Bupati Blitar di Jalan Kusuma Bangsa, Kanigoro, Selasa (5/5/2026). Kehadiran tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sontak memicu perhatian, bahkan memunculkan tanda tanya besar di kalangan pejabat dan publik.
Sejumlah agenda mendadak digelar, melibatkan jajaran penting pemerintahan daerah hingga legislatif. Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, tim KPK secara langsung mengumpulkan Bupati, Wakil Bupati, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pimpinan satuan kerja setingkat dinas.
Tak hanya itu, anggota DPRD Kabupaten Blitar juga turut diundang dalam agenda tertutup tersebut. Pertemuan berlangsung di lantai 3, tepatnya di Ruang Candi Penataran, yang sejak pagi dijaga ketat.
Akses masuk ke ruang pertemuan dibatasi, dan seluruh peserta yang hadir diwajibkan mematuhi aturan yang tidak biasa: dilarang membawa telepon genggam maupun perangkat elektronik lainnya.
Kondisi ini menambah kesan serius dan penuh kehati-hatian dari agenda yang digelar. Sejumlah pihak menilai, larangan tersebut mengindikasikan adanya pembahasan yang bersifat sensitif atau membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi.
“Iya, KPK menemui bupati, wakil bupati, OPD, bahkan kami dari DPRD yang menerima undangan juga mengikuti agenda di kantor kabupaten,” ungkap anggota DPRD Kabupaten Blitar, Anshori Baidlowi, Senin (4/5) sebelum agenda berlangsung.
Anshori juga membenarkan adanya larangan keras terkait penggunaan perangkat komunikasi selama pertemuan berlangsung. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan di balik kebijakan tersebut.
“Benar, seluruh peserta dilarang membawa HP. Kami juga tidak diberi penjelasan detail terkait maksud larangan itu,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pertemuan antara KPK dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD masih berlangsung secara tertutup. Belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK terkait tujuan kedatangan mereka ke kantor pemerintahan tersebut.
Situasi ini pun memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Apakah agenda tersebut berkaitan dengan supervisi, koordinasi, atau bahkan penelusuran kasus tertentu, masih menjadi tanda tanya.
Yang pasti, kehadiran KPK kali ini menghadirkan atmosfer berbeda di lingkungan Pemkab Blitar tegang, tertutup, dan penuh kehati-hatian. Tim redaksi masih terus melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikan konteks dan tujuan dari kegiatan KPK tersebut.(DID)