Blitar, Bitnews.id – Dugaan penyelewengan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Mandiri Desa Serang dipastikan terbukti berdasarkan hasil audit resmi. Hal tersebut disampaikan Humas Forum Pemuda Peduli Desa Serang Blitar (FPPSB), Imron Rosadi, setelah menghadiri undangan dari Inspektorat Kabupaten Blitar. Agenda tersebut membahas pemaparan hasil audit yang dilakukan oleh tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terkait pengelolaan keuangan BUMDes.
“Ya, kami menghadiri undangan Inspektorat untuk mendengarkan paparan hasil audit APIP. Ada sekitar 10 temuan, namun rinciannya belum disampaikan. Inspektorat hanya mengungkap adanya kelebihan setoran ke Pemerintah Desa Serang,” ujar Imron, Kamis (2/4/2026).
Imron menjelaskan, dari 17 tuntutan warga yang sebelumnya disampaikan dalam musyawarah desa (Musdes), Inspektorat mengelompokkan laporan tersebut ke dalam empat kategori. Keempatnya meliputi tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan keuangan BUMDes, aspek yang memerlukan perhatian, serta isu dengan kategori perhatian khusus.
“Detail hasil audit memang belum kami terima. Namun laporan itu nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait, seperti warga, Kejaksaan, Polres, pemerintah desa, hingga pihak kecamatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Inspektorat Kabupaten Blitar, Rully Wahyu Prasetyowanto, menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat membuka hasil audit secara rinci kepada publik. Ia menegaskan bahwa Inspektorat hanya memiliki kewenangan melakukan audit, sementara keputusan lanjutan berada di tangan kepala daerah.
Rully juga membenarkan adanya temuan penyimpangan dalam laporan BUMDes tersebut, termasuk pada pelaksanaan sejumlah program desa yang sebelumnya dipersoalkan warga. Meski demikian, nilai kerugian atau besaran temuan belum dapat diungkapkan.
Pengaduan masyarakat sendiri mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola BUMDes terutama yang berkaitan dengan pengelolaan Pantai Serang hingga kinerja perangkat desa dan pelaksanaan program desa secara umum.
“Hasil pemeriksaan memang menemukan beberapa hal, namun belum bisa kami sampaikan secara terbuka. Selanjutnya, pimpinan yang akan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait atau auditi untuk melakukan perbaikan,” pungkas Rully.(DID)