JEMBER, BITNews.id — Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) turun langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Umbulsari setelah muncul kritik publik terkait menu makanan yang dinilai tidak layak konsumsi bagi anak-anak dan sempat viral di media sosial.
Peninjauan lapangan yang berlangsung pada Jumat (30/1/2026) tersebut dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Akhmad Helmi Luqman bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ratno C. Sembodo, melibatkan Satgas MBG Kabupaten serta Satgas MBG Kecamatan Umbulsari.
Dalam kegiatan tersebut, Satgas menemukan persoalan pada pengendalian mutu bahan pangan, terutama pada menu tempe yang menjadi sorotan masyarakat.
Akhmad Helmi Luqman menyampaikan bahwa pihak SPPG mengakui adanya tempe berkualitas kurang layak yang seharusnya tidak terdistribusi.
“Memang diakui oleh pihak SPPG bahwa terdapat sebagian tempe yang kualitasnya kurang layak dan sudah disisihkan. Namun faktanya, masih ada yang terdistribusikan ke sekolah. Hal inilah yang kemudian menimbulkan keluhan dari salah satu sekolah karena tempe tersebut diduga beraroma asam,” jelas Helmi.
Merespons temuan tersebut, Pemkab Jember bersama Satgas MBG Kabupaten dan Satgas Kecamatan menyiapkan langkah pembinaan dan pengawasan rutin terhadap seluruh SPPG.
Helmi menegaskan bahwa pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pemeriksaan lapangan.
“Ini bukan semata-mata inspeksi, tapi pembinaan. Kami ingin memastikan quality control bahan dan produk dilakukan secara ketat, termasuk saat penyajian, agar makanan yang diterima anak-anak benar-benar dalam kondisi segar, aman, dan bergizi,” tegasnya.
Pemkab Jember melibatkan lintas sektor dalam pengawasan lanjutan, mulai dari kecamatan, puskesmas, tenaga ahli gizi, tenaga kesehatan lingkungan, hingga unsur TNI dan Polri di wilayah setempat.
Puskesmas memegang peran strategis dengan menggerakkan tenaga gizi, tenaga kesehatan, dan tenaga sanitasi untuk menjaga standar kebersihan serta keamanan pangan.
Helmi juga menegaskan keterlibatan penuh Pemkab Jember dalam pengawasan SPPG seiring terbukanya akses pengawasan berdasarkan regulasi dan arahan pemerintah pusat, termasuk ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional.
“Pengawasan ini wajib dan harus dilakukan. Ini bukan sekadar program administratif, melainkan menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Mereka adalah generasi yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih maju,” tegasnya.
Penulis: Hermanto