BITNews.id – PT Hutama Karya (Persero) membangun 80 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh provinsi sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan bertepatan dengan peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) 2026 yang jatuh setiap 25 Januari.
Pembangunan SPPG tersebut merupakan bagian dari dukungan Hutama Karya terhadap kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini dijalankan melalui kemitraan dengan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional (BGN), serta mendukung penyediaan infrastruktur layanan gizi yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, mengatakan pemenuhan gizi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan fasilitas layanan yang memadai, khususnya untuk menjangkau wilayah daerah.
“Hutama Karya membangun 80 titik SPPG yang tersebar di tujuh provinsi, yakni Aceh sebanyak empat titik, Sumatra Utara 35 titik, Sumatra Barat 12 titik, Riau enam titik, Kepulauan Anambas satu titik, Jambi 15 titik, dan Sumatra Selatan tujuh titik,” ujar Mardiansyah dalam keterangan tertulisnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara paralel dengan sistem klaster untuk meningkatkan efisiensi pengadaan material, mobilisasi tenaga kerja, serta penggunaan peralatan konstruksi, terutama di wilayah yang berjauhan secara geografis.
Dari sisi fasilitas, SPPG dirancang untuk mendukung operasional dapur layanan gizi setiap hari. Bangunan utama menggunakan sandwich panel berlapis antibakteri untuk menjaga higienitas, serta pelapisan stainless steel di area pengolahan makanan. Selain itu, sistem sirkulasi udara dilengkapi dengan unit udara masuk dan keluar, termasuk cooker hood, guna menjaga kenyamanan dan keamanan ruang kerja.
Peringatan Hari Gizi Nasional 2026 mengusung tema “Penuhi Gizi Seimbang dari Pangan Lokal” dan berada dalam koordinasi Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari gerakan edukasi publik. Dalam konteks ini, keterlibatan lintas kementerian dan lembaga dinilai penting untuk memastikan layanan gizi berjalan secara terintegrasi.
Sinergi antara Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, serta mitra pelaksana seperti Hutama Karya menunjukkan bahwa keberhasilan program gizi nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kesiapan infrastruktur pendukung agar layanan dapat berjalan berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat. (*)