BITNews.id – Polemik putusan pengadilan atas lepas dari tuntutan hukum anggota Polri di KM 50 Cikampek terkait kematian anggota FPI mendapatkan tanggapan Guru Besar Hukum Pidana/Pengajar PPS Bid Studi Ilmu Hukum UI, Prof DR Indriyanto Seno Adji, SH MA.
Menurutnya, sebagai negara hukum, semua warga negara Indonesia, sepatutnya tunduk pada prinsip-prinsip Rule of Law.
Karena itu, dirinya menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus tersebut. “Prinsip due process of law menjadi basis penegakan hukum yang wetmatigheid oleh Polri terhadap kasus KM 50 di Cikampek tersebut,” ujarnya pada rilis yang diterima media ini, Jumat (18/3/2022).
Dia menambahkan, rilis dan pertimbangan putusan pengadilan tersebut harus dicermati secara seksama dan membuktikan khususnya tidak ada tindakan “Unlawfull Kiliing”, dan tindakan penegak hukum Polri justru Based on Law dan SOP yang legitimatif.
“Perbuatan anggota Polri dibenarkan secara hukum sesuai kondisi Noodweer, yang justru memang harus dilakukan sesuai kondisi dan sifat tindakannya yamg sesuai prinsip proporsionalitas dan subsidaritas,” jelas Indriyanto.
Ditegaskannya, tindakan Polri pada kasus ini berbasis pada regulasi umum dari General Principles of Criminal Law yang ada dalam KUHP.
“Mengenai kematian anggota FPI di KM 50 tol Cikampek telah memberikan argumentasi yang utuh, jelas dan tegas antara makna “Unlawful Killing” dengan “Noodweer” atau pembelaan terpaksa yang dilakukan dari penegak hukum, yang justru pembelaan terpaksa harus dilakukan karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika itu yang melawan hukum terhadap petugas penegak hukum Polri,” katanya.
Disamping itu, karenanya pembelaan terpaksa berupa serangan bersenjata terlebih dahulu oleh anggota FPI (KM 50 tol Cikampek) justru dibenarkan secara hukum atau Lawfull.
“Kematian anggota FPI, dipertimbangkan secara utuh dan tidak parsial, karena kasus ini memiliki causaliteit relevantie antara dugaan adanya Unlawfull Killing disatu sisi dengan Noodweer disisi lainnya yang dibenarkan tindakan Polri tersebut oleh pengadilan,” ungkapnya.
Padahal, sambungnya, perlu diketahui bahwa kematian anggota FPI ini sebagai dampak atau akibat dari serangan dan ancaman serangan terlebih dahulu yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum Polri.
“Putusan Pengadilan Jakarta Selatan memberikan legitimasi hukum yang valid bahwa tindakan Polri adalah sesuai SOP universal, tidak ada unlawfull killing dan justru sesuai dengan karakter-karakter prinsip due process of Law,” tandas Indriyanto.(*/hn)
Discussion about this post