BITNews.id – Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si menyambut kedatangan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini (Mensos Risma) bersama jajarannya dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh di bandara Sultan Thaha Jambi, Rabu (10/3) pagi.
Rencananya, Mensos Risma yang menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri akan melakukan perekaman KTP elektronik kepada Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Hal tersebut untuk memudahkan Kemensos menyalurkan sejumlah program bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19, khususnya Suku Anak Dalam.
Tingkat akurasi data menjadi kunci keberhasilan penyaluran program bantuan sosial tunai (BST). Program dari Kementerian Sosial ini ditargetkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2021.
Agar penyaluran BST berjalan efektif dan tepat sasaran, Risma menggandeng Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk pemadanan data penerima KPM dengan nomor induk kependudukan (NIK).
Peran Ditjen Dukcapil yaitu membantu dalam melakukan pemadanan data. Sebab, masih ada KPM yang tidak memiliki NIK hingga saat ini. NIK pada KTP menjadi salah satu syarat agar KPM bisa menerima BST senilai Rp 300 ribu.
Selama ini, KPM yang tidak dapat menunjukkan NIK tetap bisa mendapatkan BST. Namun, KPM harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya. Dengan begitu, diharapkan bagi yang belum memiliki e-KTP akan langsung dilakukan perekaman.
Mensos Risma bersama Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh akan bersama-sama turun langsung memantau penyaluran BST ke beberapa daerah seperti lokasi Suku Anak Dalam di Jambi dan Papua.
Dengan pemadanan data oleh Dukcapil, diharapkan akan mempermudah proses evaluasi dari sejumlah pihak lain yakni himpunan bank negara (Himbara), PT Pos Indonesia (Persero), KPK, Jaksa Agung, BPKP, Bappenas, Kemenko PMK, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Pj Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, program perekaman KTP elektronik dan penyaluran bantuan sosial ini selaras dengan tujuan kita bernegara melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
“Kegiatan ini menjadi bukti negara hadir melalui Kemensos dan Kemendagri melalui Ditjen Dukcapil bersama Pemda setempat hadir dalam pemberdayaan sosial kepada Suku Anak Dalam,” ungkapnya di sela menyambut kedatangan Mensos dan Dirjen Dukcapil, Rabu (10/3).
Perekaman KTP elektronik, dikatakan Pj Gubernur, sangat penting bagi masyarakat, khususnya Suku Anak Dalam guna melengkapi pendataan untuk memenuhi persyaratan bagi penerima program bantuan sosial dan akses pelayanan program kesejahteraan lainnya dari Pemerintah.
Discussion about this post