Lawan Hoaxs di Tahun Politik, Ketua JMSI Sebut Berita Bohong akan Kalah dengan Karya Pers yang Profesional

JAKARTA, BITNews.id – Perusahaan pers anggota Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) diajak untuk ikut mengawal proses pergantian kekuasaan melalui pemilihan umum (Pemilu) yang berlangsung secara demokratis dan tepat waktu, sesuai yang direncanakan yakni di tahun 2024. Masyarakat pers nasional diimbau untuk mengingatkan pihak-pihak yang ingin menunda pelaksanaan Pemilu maupun yang ingin mempercepat proses pergantian kekuasaan sebelum waktu yang ditentukan.

Disampaikan melalui rilis yang diterima media ini Jumat (2/12/2022), demikian antara lain pesan yang disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia, Teguh Santosa, saat memberikan sambutan dalam pelantikan Pengurus Cabang JMSI Kabupaten Pelalawan, Riau, di Orchardz Hotel Industri, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

Teguh mengingatkan, masyarakat pers nasional merupakan salah satu pilar penopang demokrasi yang telah disepakati seluruh anak bangsa sebagai sistem politik yang berlaku dalam mengelola kehidupan bangsa dan negara Indonesia.

“Anggota JMSI harus ikut mengawal agar di tahun 2024 memang terjadi pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kita harus ikut mengingatkan pihak-pihak yang ingin menggeser agenda pergantian kekuasaan di tahun 2024, baik yang ingin mendahului 2024, maupun yang ingin menggesernya ke entah tahun kapan,” ujar Teguh Santosa.

“Kita stick saja dalam situasi seperti ini menghormati komitmen bersama untuk pergantian kekuasaan di tahun 2024 melalui pemilihan umum yang kredibel,” sambungnya disambut tepuk tangan tamu dan undangan yang menghadiri pelantikan JMSI Pelalawan itu.

Dalam sambutannya, Teguh juga menyinggung terkait penyebaran ujaran kebencian dan kabar bohong di platform digital yang dikhawatirkan akan semakin marak di tahun-tahun politik.

Menurut mantan anggota Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini, masyarakat pers nasional memiliki peran besar dalam menghadapi ulah pihak-pihak yang ingin memecah belah dengan menyebarakan dua jenis informasi kontraproduktif itu.

Ulah ‘buzzeRp’, demikian penyebar ujaran kebencian dan hoax itu belakangan kerap disebut, dapat dipatahkan dengan kinerja masyarakat pers yang profesional.

“Kabar bohong dan ujaran kebencian tidak berdampak besar manakala karya pers yang baik lebih mendominasi (platform digital),” ujar Teguh.

Teguh memperkirakan peran ‘buzzeRp’ di tahun-tahun politik akan semakin melemah, bahkan kelompok ini sebetulnya sedang mengasingkan diri sendiri dan membuat masyarakat semakin muak dengan kelakuan mereka. [JMSI]