Perkuat Target Energi Nasional, Menteri ESDM Lantik Tiga Deputi Baru SKK Migas

BITNews.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melantik tiga deputi baru di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Chairul Saleh, Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Mereka yang dilantik adalah Rikky Rahmat Firdaus sebagai Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Taufan Marhaendrajana sebagai Deputi Eksploitasi, dan Eka Bhayu Setta sebagai Deputi Dukungan Bisnis.

Pelantikan itu tidak sekedar penyegaran organisasi. SKK Migas juga harus memperkuat konsolidasi, untuk mempercepat pencapaian target ketahanan energi nasional.

Ada beberapa penekanan disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Salah satunya peningkatan produksi lifting minyak bumi, dan evaluasi perusahaan yang telah mendapat konsesi namun belum melaksanakan operasi produksi.

“Ini sejalan dengan visi pemerintah mewujudkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam Asta Cita,” tegas Bahlil.

Secara khusus, Bahlil minta SKK Migas aktif mendorong peningkatan produksi migas nasional. Penyederhanaan perizinan dan optimalisasi teknologi harus menjadi prioritas utama.

“Kita sudah sepakati penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) maupun teknologi lainnya, jadi segera tindak lanjuti dan eksekusi sesuai roadmap yang telah disusun,” tandas Bahlil.

Bahlil juga menekankan peningkatan lifting minyak nasional beberapa tahun ke depan. Dia minta SKK Migas mencapai target lifting minyak nasional pada 2025 minimal 630.000 barrel oil per day (BOPD), naik di atas 800.000 BOPD pada 2028.

“Target Presiden Prabowo pada 2028 – 2029 kita sudah punya lifting 800.000 – 900.000 BOPD. Kalau bisa satu juta BOPD, lebih baik. Dengan berbagai macam intervensi teknologi, saya minta yang sudah dibuat dalam roadmap itu dieksekusi,” ujarnya.

Dikutip dari esdm.go.id, Bahlil juga menyoroti perusahaan-perusahaan yang telah memperoleh konsesi dan melakukan eksplorasi, namun belum memulai produksi. Perusahaan-perusahaan itu harus segera dievaluasi.

Bahlil minta SKK Migas tidak ragu-ragu menindak perusahaan-perusahaan tersebut. Pasalnya, jika konsesi terus ditahan tanpa ada langkah produksi, lifting minyak tidak bisa ditingkatkan.

“Jangan segan, jangan ragu. Semua harus berjalan sesuai aturan, UU dan arahan Presiden,” katanya. ***