ACEH, BITNews.id – Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh melaksanakan monitoring penerimaan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Meulaboh, Rabu (23/04/2025).
Kegiatan pengawasan ini menjadi bagian dari agenda rutin DJBC Aceh guna memastikan seluruh proses penerimaan negara berjalan secara akurat, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Asral Efendi, didampingi Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data, Neni Nurshanti, serta Pelaksana Pemeriksa, Bobby Hartanto Sinaga.
Tim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian realisasi penerimaan tahun anggaran 2025, sekaligus meninjau sistem pelaporan dan pengelolaan data yang digunakan oleh unit kerja. Aspek kepatuhan terhadap standar akuntabilitas dan efektivitas operasional menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini.
Lebih dari sekadar evaluasi teknis, monitoring ini turut menjadi momentum penguatan nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Tim Kanwil secara konsisten menekankan pentingnya menjaga budaya kerja bersih, transparan, serta bebas dari korupsi dan penyimpangan.
“Setiap langkah pengawasan kami bukan hanya soal angka, tapi juga tentang membangun institusi yang kredibel dan dipercaya masyarakat,” ujar Asral Efendi dalam keterangan tertulisnya.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan DJBC Aceh. Dengan mengusung semangat MATA IE – Maju, Tangguh, Inovatif, Efisien – seluruh jajaran diimbau untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik secara menyeluruh.
Langkah monitoring tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengawal penerimaan negara, tetapi juga sebagai wujud nyata dari sinergi antara kantor wilayah dan unit pelaksana teknis dalam menjaga kepercayaan publik serta memastikan tata kelola pemerintahan yang baik. (Humas- BC)