Hadiri Rakornas KPK, Aidi Hatta Dorong Penguatan Sinergi Pemda

MUAROJAMBI,BITNews.id – Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, S.Ag, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Rakornas ini mengangkat tema “Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Antara KPK dengan Pemerintah Daerah dalam Rangka Pemberantasan Korupsi”, yang bertujuan memperkuat koordinasi antarlembaga untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Sekretaris Daerah Budhi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muaro Jambi, serta sejumlah pejabat dari berbagai daerah.

Baca Juga :  Ombudsman Minta Pemkab Kerinci dan Sungai Penuh Beri Kepastian Layanan Publik

Aidi Hatta menilai Rakornas ini sebagai langkah strategis dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam pengelolaan anggaran dan layanan publik.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kepala daerah dan DPRD agar bersinergi dalam mengelola komitmen anti-korupsi,” ujar Aidi Hatta kepada media usai kegiatan.

Ia juga mengapresiasi inisiatif KPK dalam memperkuat sistem integritas di lingkungan pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi antara lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga penegak hukum merupakan pilar utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Bupati Romi Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid Muhamadiyah At-Tanwir

“Kami sangat mendukung dan menghargai arahan dari KPK. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran serta layanan publik,” tegasnya.

Rakornas ini menjadi ajang koordinasi nasional untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bebas dari praktik korupsi. KPK menggarisbawahi pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam setiap kebijakan publik.

Baca Juga :  Kerap Terjadi Kecelakaan, DPRD Jambi Minta Pemprov Perlebar Jalur di Batas Kota Jambi-Sungai Duren

Acara ini juga menjadi wadah untuk mengevaluasi pelaksanaan program Monitoring Center for Prevention (MCP) yang diterapkan KPK di seluruh daerah. (Adv)